Politik Terpidana Korupsi

Kita tentu tak sudi cerita lama berulang: kepala daerahnya diberhentikan lantaran terjerat kasus korupsi.

Rabu, 29 Jul 2015 09:00 WIB

Ilustrasi. (Antara)

Ilustrasi. (Antara)

Jimmy Rimba Rogi pasang iklan. Wajahnya penuh senyum sumringah. Dia kini berstatus sebagai bekas narapidana yang sudah menuntaskan hukuman 7 tahun di Penjara Sukamiskin, Bandung karena kasus penyelewengan anggaran. Karenanya ia kini dengan percaya diri maju lagi sebagai calon walikota Manado didukung beberapa partai politik.

Jimmy tak sendirian. Ada juga Soemarmo, bekas Walikota Semarang yang dihukum 3 tahun penjara karena kasus suap Rancangan Anggaran Pembangunan Daerah, RAPBD. Kini ia maju lagi dengan dukungan sejumlah partai politik.

Secara hukum, tindakan mereka dibenarkan. Sebab awal bulan lalu Mahkamah Konstitusi menganulir pasal yang melarang eks narapidana jadi peserta Pilkada. MK berdalih pasal larangan itu merugikan hak pemohon untuk dipersamakan di dalam hukum dan pemerintahan. Betul saja, begitu putusan MK keluar, berlombalah mereka yang pernah dihukum karena kasus korupsi untuk jadi peserta. Alhasil, bukan cuma terpidana, bahkan yang sudah berstatus tersangka, nekat maju pilkada.

Lantas bagaimana dengan hak warga yang dirugikan lantaran perilaku korup mereka? Mereka ini dulu pejabat daerah lho! Iya, mereka susah menjalani hukuman, tapi apa ada jaminan kalau mereka bakal jadi pejabat yang bersih kelak?

Partai politik yang mencalonkan para terpidana dan tersangka kasus korupsi itu mestinya malu. Mereka seolah tak lagi memiliki kader yang bersih dan berkomitmen dalam perang melawan korupsi. Karena itu giliran kita, para pemilih pilkada mesti cerdas: harus betul-betul meneliti rekam jejak para calon. Kita tentu tak sudi cerita lama berulang: kepala daerahnya diberhentikan lantaran terjerat kasus korupsi.


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.