Panglima TNI dan Preman

Jopi adalah aktivis lingkungan yang selama ini aktif di LSM Sawit Watch. Ia tewas ditusuk pisau dari belakang oleh anggota TNI Angkatan Laut pada Mei lalu.

Selasa, 09 Jun 2015 07:18 WIB

Panglima TNI Moeldoko. (Antara)

Menjelang pensiun awal Agustus mendatang, Panglima TNI Moeldoko mengeluarkan pernyataan yang membuat publik terhenyak. Sekaligus miris. Panglima TNI mengomentari kasus pembunuhan aktivis lingkungan Jopi Peranginangin yang dilakukan anak buahnya dengan sarkas. Ia menyebut korban adalah preman. Begitu juga anak buahnya yang jadi pelaku.

Jopi adalah aktivis lingkungan yang selama ini aktif di LSM Sawit Watch. Ia tewas ditusuk pisau dari belakang oleh anggota TNI Angkatan Laut pada Mei lalu. Tiga pelaku dan sejumlah rekan Jopi diperiksa Polisi Militer.

Pernyataan Panglima TNI Moeldoko itu bermakna banyak. Pertama, ia menyalahkan korban. Ada kesan bahwa ia tak masalah Jopi dibunuh karena preman. Sedangkan tuduhan preman ini juga tidak dijelaskan artinya. Apakah Panglima menuding Jopi melakukan tindakan kriminal? Apakah Panglima punya bukti mengenai perbuatan Jopi yang terkait premanisme? Atau hanya karena tubuh Jopi bertato?

Kedua, Panglima tidak mau anak buahnya disalahkan begitu saja atas peristiwa pembunuhan itu. Kesalahan harus dipikul bersama dengan korban, meski korban belum tentu bersalah. Ketiga, Panglima sudah mempengaruhi pendapat publik dengan menciptakan opini buruk tentang korban, meski belum ada pengadilan. Sudah jelas ini melukai hati keluarga dan rekan-rekan korban.

Sudah sering anggota TNI terlibat kekerasan. Mulai dari masalah pribadi hingga masalah penganiayaan di daerah konflik, seperti Papua. Padahal anggota TNI semestinya adalah orang-orang pilihan dengan tugas dan tanggung jawab sangat besar. Namun selama sekian kali berganti Panglima, perilaku kekerasan tak kunjung henti. Termasuk di masa Moeldoko.

Pernyataan dan tudingan Panglima terhadap Jopi tentu sangat disayangkan. Ini seperti mencerminkan bagaimana kekerasan para anggotanya seolah bukan masalah besar yang mesti dihentikan segera. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana tentara-tentara berjiwa kekerasan lainnya merespon pernyataan itu.

Kita khawatir ada Jopi-Jopi lain menyusul, karena dianggap preman. Dan 'preman' dianggap sebagai pembenaran atas tindak kekerasan.
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Buruh Tagih Janji Anies-Sandy Naikkan UMP

  • Polisi Tangkap Pembuat Uang Palsu Senilai Ratusan Juta
  • Suap BPK, Pejabat Kemendes Dalih Ditekan
  • Bawa Sabu, PN Medan Hukum Artis Malaysia 11 Tahun

Kenaikan harga rokok dengan hanya 9 persen dibanding tahun 2016 atau sekitar 30 perak per batang, dianggap tak mampu mengerem konsumsi rokok yang bertujuan melindungi kesehatan publik