Demi Tuna

"Kita telah terlalu lama memunggungi laut."

Kamis, 28 Mei 2015 07:45 WIB

Nelayan dan hasil tangkapannya, (Antara)

Nelayan dan hasil tangkapannya, (Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Indonesia baru saja menandatangani deklarasi ketelusuran ikan tuna dengan lembaga PBB yang mengurusi industri. Artinya, tuna yang dijual di Indonesia bisa ditelusuri asal usulnya serta dipastikan kalau diperoleh dengan cara yang ramah lingkungan. Penelusuran ini penting tak hanya untuk negara pembeli, tapi juga nasib tuna di muka bumi.

Saat ini Indonesia menjadi pemasok kedua terbesar ikan tuna di dunia. Lebih dari 16 persen total produksi tuna dunia datang dari negara kita. Tuna paling banyak menyumbang nilai ekspor perikanan setelah udang. Kuartal pertama tahun ini saja, ekspor tuna menyetor 89,41 juta dollar AS ke kas negara.

Organisasi lingkungan WWF mewanti kian menurunnya populasi tuna. Ancaman utamanya adalah penangkapan yang berlebihan atau over fishing. Jika tata kelola penangkapan tuna tak diperbaiki, Indonesia bisa-bisa kehilangan pemasukan dari ekspor tuna.

Langkah pemerintah menandatangani deklarasi ketelusuran ikan tuna seperti melengkapi aksi melawan mafia ikan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak dimotori Menteri Susi Pudjiastuti. Mulai dari moratorium izin baru kapal penangkapan ikan, penengelaman kapal pencuri ikan sampai larangan penggunaan alat tangkap yang merusak. Kementerian juga menggandeng organisasi pemburu kapal pencuri ikan. Semua demi perikanan yang berkelanjutan. Demi generasi mendatang.

"Kita telah terlalu lama memunggungi laut," kata Joko Widodo dalam pidato pertamanya setelah dilantik jadi presiden. Ini semacam pengingat bahwa Indonesia adalah negara maritim, bahwa 70% wilayah Indonesia adalah laut.

Sekarang kita selamatkan tuna. Selanjutnya kita pastikan ikan-ikan lain juga diatur tata kelolanya. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.