Reklamasi Oh.. Reklamasi

Tantangan Menteri Luhut atas urgensi proyek reklamasi, harus dijawab dan dibuktikan di pengadilan sengketa informasi KIP.

Kamis, 11 Mei 2017 10:30 WIB

17 Pulau reklamasi Teluk Jakarta. (KLHK)

17 Pulau reklamasi Teluk Jakarta. (KLHK)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah kelewatan ketika memihak proyek reklamasi pulau di Teluk Jakarta. Dalam senyap, pemprov rupanya telah menerbitkan izin lingkungan Pulau C dan D yang dimiliki PT Kapuk Naga Indah –anak perusahaan PT Agung Sedayu Group. Padahal terbitnya izin itu melanggar sejumlah hal. Pertama, belum ada kajian menyeluruh atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS. Kedua, belum ada Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Ketiga, tak melibatkan semua pihak; baik yang setuju dan menolak.

Belakangan,  malah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, terang menyebut izin lingkungan dua pulau itu cacat prosedur. Ia pun mengaku sudah memanggil pemprov sebagai pemberi izin. Tapi apa hasilnya pertemuan itu, tak ada yang tahu.

Akan tetapi tak hanya Pemprov DKI Jakarta yang kelewatan, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan juga sama. Sebelumnya, ia lantang menantang lembaga yang selama ini menolak reklamasi agar mengadu data dengannya. Hanya saja, saat ditantang balik Menteri Luhut berkilah: datanya masih dikaji. Sehingga tak bisa dibuka dalam sidang sengketa informasi yang diajukan Koalisi Tolak Reklamasi. Sementara data yang dipunya Koalisi, menjabarkan tak ada urgensinya melanjutkan reklamasi.

Jika merujuk pada kajian terakhir yang disusun Tim Bidang Teknis dan Kebijakan Reklamasi Pantai Utara Jakarta di kepemimpinan Rizal Ramli, disebut bahwa dari 17 pulau hanya tiga yang bisa dilanjutkan. Ketiga pulau itu; C, D, dan N. Pertimbangan tidak dilanjutkan karena berpotensi konflik dengan nelayan, berpotensi terjadi percepatan pendangkalan muara sungai, dan berpotensi menganggu area tangkapan nelayan.

Tantangan Menteri Luhut atas urgensi proyek reklamasi, harus dijawab dan dibuktikan di pengadilan sengketa informasi KIP. Jangan sampai prinsip keterbukaan yang dijunjung pemerintah dianggap isapan jempol. Sebab nasib nelayan jadi taruhannya. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

DPR dan Pemerintah Belum Sepakati Definisi Teroris, Pembahasan RUU Terorisme Diperpanjang

  • Polda Kaltim Tetapkan Nakhoda Kapal Berbendera Panama Jadi Tersangka
  • Suciwati: Pak Jokowi, Mana Dokumen TPF Munir?
  • Abaikan Pergub, Dua Pelanggar di Lhokseumawe Dicambuk di Ruang Terbuka

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.