212

Sejumlah ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah terang-terangan tidak ikut dalam aksi 212. Dua organisasi terbesar di Indonesia ini meminta anggota mereka tidak ikut aksi.

Selasa, 21 Feb 2017 00:23 WIB

Persiapan pengamanan Aksi 212.

Personel kepolisian melakukan apel persiapan pengamanan aksi 212 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto: Antara)

Sejumlah ormas Islam hari ini berencana kembali menggelar demonstrasi menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dicopot dan dipenjara. Kabarnya, massa yang akan dikerahkan mencapai 10 ribu orang. Massa aksi 212 bahkan berniat menginap tiga hari di DPR jika pemerintah tak kunjung menonaktifkan Ahok dari jabatan gubernur. 

Aksi ini digelar bertepatan dengan sidang Ahok ke-11 dalam kasus tuduhan penistaan agama. Tuduhan itu didasarkan pada pernyataan Ahok mengenai politisasi surat Almaidah 51 dalam pemilihan kepala daerah.

Sejumlah ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah terang-terangan tidak ikut dalam aksi 212. Dua organisasi terbesar di Indonesia ini meminta anggota mereka tidak ikut aksi. Bahkan, Ketua MUI Maruf Amin minta namanya tidak dicatut dalam aksi itu. Sikap NU dan Muhammadiyah ini lantaran aksi 212 kental muatan politis. 

Aksi tidak bisa dilepaskan dari desakan sejumlah partai di DPR agar pemerintah mencopot Ahok dari jabatan gubernur. Partai-partai itu adalah pengusung calon yang menjadi saingan Ahok dalam pemilihan gubernur DKI. Jangan lupa juga kalau Partai Demokrat, PKS, Partai Gerindra dan PAN merupakan motor pengusul hak angket di DPR untuk penonaktifan Ahok. Di sisi lain, calon yang diusung Gerindra dan PKS yaitu Anies Baswedan bakal bertarung melawan Ahok di putaran kedua pemilihan gubernur Jakarta.

Konstitusi kita menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Hukum menjadi aturan main satu-satunya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdemonstrasi tentu boleh. Kita berharap massa aksi 212 tetap patuh pada hukum, dan tidak memaksakan kehendak dengan kekuatan massa. Jangan sampai ada provokasi, apalagi kekerasan di sana.  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.