Ilustrasi. (KBR/Rafik)

Ilustrasi. (KBR/Rafik)

Di Indonesia, tak mudah mencari sosok pejabat seperti Djoko Sasono. Karena kemacetan yang luar biasa di musim liburan Natal kemarin, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono mengundurkan diri dari jabatannya. Ia merasa gagal melakukan pekerjaannya. Karena itu ia memilih mundur.

Kemacetan yang terjadi pekan lalu memang luar biasa. Dua tanggal merah yang berdekatan membuat jutaan orang berduyun-duyun pergi ke luar kota. Mobil seperti parkir di sejumlah ruas jalan tol. Jarak yang semestinya dekat, ditempuh dalam waktu yang berkali-kali lipat lamanya. Liburan pekan lalu terasa seperti musim mudik Lebaran. Menurut pengamat, ada kesalahan prediksi dari Kementerian Perhubungan terhadap perilaku masyarakat dalam menghadapi libur panjang. Karenanya macet yang mungkin diprediksi baru bakal terjadi di liburan Tahun Baru, sudah meledak duluan di liburan Natal pekan lalu.

Menurut Djoko, tak ada tekanan di balik pengunduran dirinya. Atasannya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, bahkan baru tahu soal pengunduran dirinya lewat media. Kegelisahan Djoko sehingga akhirnya mundur bisa dipahami, meski kesalahan tak sepenuhnya ada di tangan Djoko. Ada soal lain seperti infrastruktur dan angkutan jalan yang tak berubah, sementara jumlah kendaraan terus bertambah dari tahun ke tahun.

Dengan mundurnya Djoko, berarti ada dua pejabat publik yang mundur di bulan ini. Sebelum Djoko, ada Sigit Pradi Pramudito yang mundur sebagai Dirjen Pajak. Surat pengunduran diri disampaikan awal Desember lalu. Alasannya serupa: tidak sanggup menjalani tugas yang dibebankan kepadanya. Untuk kasus ini, Sigit merasa tak sanggup memenuhi target penerimaan pajak sebesar Rp 1.294 triliun.

Benang merah antara sikap Djoko dan Sigit adalah adanya rasa tanggung jawab. Sebagai pejabat publik, mereka paham kalau ada begitu banyak harapan yang disandarkan kepada mereka. Belum lagi, gong ‘revolusi mental’ sudah dipukul Presiden Joko Widodo sejak awal menjabat. Djoko dan Sigit ada dalam gerbong pejabat yang gerak geriknya diawasi dan diikuti publik. Karena itu begitu gagal, bagi mereka lebih baik segera mundur dari jabatannya.

Akhir tahun adalah momentum untuk mulai menyemai lagi keinginan dan harapan yang baik di masa mendatang. Keputusan yang diambil Djoko dan Sigit harusnya juga jadi cermin bagi semua pejabat publik di tanah air: bahwa sesungguhnya menjadi pejabat publik adalah menjadi pelayan rakyat.


Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!