Fadli Zon dan Setya Novanto. (KBR/Ais)

Fadli Zon dan Setya Novanto. (KBR/Ais)

Mahkamah Kehormatan DPR kembali diuji kewarasannya. Dalam waktu dua minggu ini mereka harus menyelesaikan misi berat: mengadili seorang anggota DPR yang diduga menjadi tukang catut.

Ia bukan sembarang tukang catut. Ia diduga mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk mendapatkan imbalan besar dari perusahaan tambang raksasa dunia, PT Freeport.

Dengan iming-iming bisa mencarikan jalan memuluskan perpanjangan kontrak karya PT Freeport di Indonesia, tukang catut ini meminta 20 persen saham Freeport mengatasnamakan Jokowi dan Jusuf Kalla. Berapa nilainya? Jika mengacu pada harga saham Freeport pada akhir 2014, 20 persen saham sama dengan Rp100 triliun.

Menteri Energi Sudirman Said kemarin mendatangi Mahkamah Kehormatan DPR dengan membawa lembaran berisi percakapan antara anggota DPR itu dengan petinggi Freeport. Petinggi PT Freeport itu merekam percakapan mereka pada Juni lalu dan melaporkannya ke Menteri Energi.

Identitas tukang catut itu, sementara ini masih dirahasiakan oleh Mahkamah Kehormatan DPR, untuk menghormati asas praduga tak bersalah. Tapi salah seorang anggota DPR memberi petunjuk, “dia itu komandan kami”. Sementara, beberapa fraksi di DPR mendesak ada klarifikasi dari pimpinan DPR terhadap rumor dugaan keterlibatan salah seorang pimpinan DPR dalam kasus catut-mencatut itu.

Ketua DPR Setya Novanto secara cepat menegaskan tak pernah mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Ia bahkan menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung memberi klarifikasi. Dua wakil Setya Novanto, yakni Fahri Hamzah dan Fadli Zon juga buru-buru membela sang komandan, dan balik menuding Sudirman Said sebagai pembela Freeport.

Publik masih ingat ketika Mahkamah Kehormatan DPR memeriksa Ketua DPR Setya Novanto dan wakilnya Fadli Zon dalam kasus lawatannya ke Amerika Serikat, dan ikut hadir dalam kampanye bakal calon presiden dari Partai Republik Donald Trump. Saat itu dua pimpinan DPR hanya diberikan teguran.

Kini publik menunggu kerja serius Mahkamah Kehormatan DPR. Publik berharap Mahkamah Kehormatan tetap waras dan tidak kumat meriangnya ketika memeriksa si tukang catut. Keadilan harus ditegakkan, walaupun terhadap sang komandan. 


Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!