Gedung dan Lapangan Demokrasi

Pembangunan lantas batal dilakukan lantaran desakan penolakan dari dalam dan luar parlemen. Apalagi saat itu tercium adanya bagi-bagi uang miliaran rupiah untuk proyek gedung setinggi 36 lantai itu.

Jumat, 27 Okt 2017 05:28 WIB

Ilustrasi: Gedung DPR

Ilustrasi: Gedung DPR

Para wakil rakyat di Senayan punya gagasan brilian untuk menampung aksi-aksi unjuk rasa. Mereka akan menyiapkan sebuah alun-alun demokrasi atau lapangan yang luas berharga ratusan miliar rupiah. Kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, alun-alun demokrasi akan menjadi tempat menyampaikan kebebasan berpendapat yang aman dan damai. Tanpa kerusuhan atau bentrokan dengan aparat, begitu kata Fahri saat menjadi Ketua Tim implementasi Reformasi DPR 2 tahun silam.

Rabu lalu Paripurna DPR mengesahkan anggaran negara APBN 2018. Termasuk di dalamnya anggaran yang disiapkan untuk kebutuhan para wakil rakyat. Kata Wakil Ketua DPR Agus Harmanto khusus untuk perencanaan saja pemerintah sudah menyiapkan Rp 601 miliar. Jumlah itu kata dia, untuk perencanaan alun-alun demokrasi Rp 280 miliar. Sedangkan sisanya sejumlah lebih Rp 320 miliar untuk perencanaan pembangunan gedung.

Angka itu belum termasuk biaya pembangunan. Kalau biaya perencanaan saja mencapai ratusan miliar rupiah, bisa dibayangkan megahnya gedung DPR dan juga alun-alun demokrasi itu.

DPR periode lalu pernah juga berencana membangun gedung baru dengan anggaran  Rp 1,8 triliun. Pembangunan lantas batal dilakukan lantaran desakan penolakan dari dalam dan luar parlemen. Apalagi saat itu tercium adanya bagi-bagi uang hingga miliaran rupiah  untuk proyek gedung setinggi 36  lantai tersebut.

Itu sebab rencana pembangunan gedung baru dan alun-alun itu patut dipersoalkan. Selain urusan transparansi  dan besarnya anggaran, juga urgensi pembangunan. Dua bulan lalu Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan saat ini masih berlangsung moratorium gedung baru.  Jadi mumpung anggaran belum dikucurkan, sebaiknya dialihkan saja untuk membangun sekolah, rumah sakit dan balai penelitian yang memang tidak masuk dalam moratorium tersebut. 

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Puluhan organisasi Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi".