Wakil Rakyat

Puaskah Anda dengan kinerja para wakil rakyat di Senayan? Kemarin mereka genap setahun menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Jumat, 02 Okt 2015 10:00 WIB

Foto: setneg.go.id

Foto: setneg.go.id

Puaskah Anda dengan kinerja para wakil rakyat di Senayan? Kemarin mereka genap setahun menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dari tiga kerja mereka dalam hal penganggaran, pengawasan dan legislasi -- tak terlihat hasil yang patut dibanggakan. Bahkan dari dalam internal DPR muncul kritik terhadap buruknya kinerja. Anggota DPR Muhammad Sarmuji sampai perlu membuat surat terbuka dan menilai DPR lebih melayani diri sendiri dibanding memenuhi harapan mereka yang diwakilinya.

Sarmuji lantas merujuk pada kiprah legislator yang sibuk berebut kursi jabatan, ingin membangun gedung baru sampai kenaikan tunjangan. Melalui surat yang ditujukan kepada pemimpin DPR itu, dia mendesak untuk berupaya mendapatkan kepercayaan rakyat yang sesungguhnya memang tak pernah mereka miliki. Ironis mengingat mereka bisa duduk di kursi empuk lantaran suara yang diberikan rakyat.
 
Otokritik jelas langkah yang bagus. Makin bagus bila ada upaya dari dalam mendorong perbaikan. Dari segi legislasi misalnya bagaimana mempercepat penyelesaian RUU? Pasalnya, dalam setahun terakhir dari 39 Rancangan Undang-Undang yang jadi prioritas, hanya tiga yang berhasil disahkan. Dan tiga itupun RUU yang berurusan dengan kepentingan partai politik.
 
Bagaimana dengan penganggaran dan pengawasan? Sama saja. DPR sepakat subsidi dipangkas, tapi belanja pegawai naik begitupun tunjangan para wakil rakyat. Itu juga yang terjadi dalam pengawasan. Kita tidak melihat DPR mengawasi misalnya, rendahnya penyerapan anggaran pemerintah.

Sayangnya otokritik dan kritik dari masyarakat sepertinya tak dibaca pemimpin dewan. Ketua DPR Setya Novanto mengklaim parlemen sudah bekerja keras. Setya juga mengklaim fungsi anggaran dan pengawasan di parlemen telah berjalan dengan baik. Kalau sudah begitu sepertinya kita tak bisa berharap banyak. Yang paling bisa dilakukan adalah mengingat nama mereka, untuk kelak, empat tahun mendatang tak lagi memilih mereka. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Periksa Saksi Meringankan Setnov Pekan Depan

  • Polda Metro Rilis 2 Sketsa Terduga Penyerang Novel
  • Polda Papua Akui Ada Perintah Tembak di Tempat di Tembagapura
  • Pemprov Akan Pelajari Investigasi Ombudsman

Program diharapkan dapat mendukung ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan lahan di daerah masing-masing