Menyerah Pada Asap

Pemerintah menyiratkan tanda menyerah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan.

Kamis, 22 Okt 2015 10:00 WIB

#kbrmelawanasap - Mariani

#kbrmelawanasap - Mariani

Pemerintah menyiratkan tanda menyerah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan. Tanda itu jelas dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menyebut kebakaran hutan dan lahan kali ini adalah yang terparah. Dan, hanya hujanlah yang bisa memadamkan kobaran api itu.

Sementara hujan, masih akan lama turun karena El Nino panjang. Sementara itu pula sembilan orang sudah tercatat meninggal karena Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA). Itu menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Catatan dari LSM WALHI, 13 orang meninggal karena ISPA dan 2 lainnya karena kecelakaan akibat jarak pandang terhalang asap.

Dalam wawancara dengan KBR, BNPB menyebut luasan hutan dan lahan gambut yang terbakar bertambah menjadi lebih dari dua juta hektar. Itu masih perkiraan, karena Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) belum memberikan data terbaru sejak Septembar lalu yang berada di angka 1,7 juta hektar.

Merujuk pada angka-angka itu, wargalah yang harus menelan sial. Jarak pandang hanya 50 meter, langit biru dan matahari sudah tak tampak lagi sejak tiga bulan terakhir. Dan, oksigen jadi barang mahal.

Sudah semestinya perhatian Presiden Joko Widodo terpusat pada Sumatera dan Kalimantan. Kalau perlu menunda keberangkatannya ke AS pada 25 Oktober mendatang. Toh, urusan nyawa warganya lebih penting ketimbang lawatan yang bisa dilakukan lain waktu.

Contoh nyata pernah dilakukan Presiden Barack Obama pada 2010 lalu. Ketika itu, ia membatalkan kunjungannya ke Indonesia karena masih membahas Undang-Undang Kesehatan negara itu yang belakangan tenar dengan sebutan Obama Care.

Berkaca pada hal itu, tidak kah semestinya Presiden Jokowi memprioritasnya tenaga dan pikirannya pada rakyatnya sendiri? 


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.