Presiden Joko Widodo.

Bekas Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono mengaku bertanggung jawab secara komando dalam kasus pembunuhan aktivis hak azasi manusia Munir Said Thalib. Pengakuan disampaikan jurnalis investigasi asal Amerika Serikat Allan Nairn usai mewawancarai Hendro pertengahan bulan ini.

Hasil wawancara tersebut dimuat dalam situs pribadinya www.allannairn.org. Dalam tulisannya Hendro yang juga penasehat Presiden Joko Widodo itu menyebut jika kasus Munir dapat memberi masalah untuk badan intelijen Amerika, CIA, TNI dan Jokowi.

Munir tewas diracun arsenik pada 7 September, 10 tahun silam. Ia tewas di dalam pesawat Garuda yang membawanya dari Jakarta menuju Amsterdam, Belanda. Pengadilan baru menjatuhkan vonis kepada bekas pilot Garuda Pollycarpus Budihari Priyanto dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Indra Setiawan. Sementara aktor intelektual kasus ini masih melenggang bebas.

Berbagai kalangan merespon pengakuan Hendropriyono. Direktur LSM HAM, Imparsial Poengky Indarti berharap pengakuan tersebut bisa menjadi momentum dilanjutkannya kembali penyelidikan kasus Munir.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) berencana membentuk tim yang akan mengkaji kembali penyelidikan kasus yang diduga melibatkan sejumlah petinggi BIN saat itu seperti Muchdi Pr dan Asad Ali. Menurut Anggota Komnas HAM Siti Noor rencana tersebut bahkan sudah diputuskan dalam paripurna lembaga penegak HAM tersebut.

Reaksi berbeda disampaikan Juru Bicara Markas Besar Kepolisian Indonesia Boy Rafli Amar. Menurutnya polisi perlu meneliti terlebih dulu pengakuan Hendropriyono sebelum bisa membuka kembali kasus pembunuhan Munir. Polri juga belum berencana memanggil Alan dan Hendro. (Baca: 10 Tahun Kasus Pembunuhan Munir, Suciwati: Jokowi Tinggal Action Saja)

Wartawan Allan Nairn mendesak Polri, TNI dan BIN membuka semua dokumen rahasia mengenai kasus Munir. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat juga bisa melakukan hal sama dengan mengumumkan dokumen milik badan intelejen CIA, Pentagon dan Kementerian Luar Negeri. (Baca: Wawancara Allan Nairn Menjadi Pintu Masuk Diteruskannya Kasus Munir)

Selayaknya kasus Munir dan kasus pelanggaran HAM lainnya yang belum tuntas menjadi perhatian pemerintah baru. Kasus Munir jadi ujian bagi Presiden Jokowi. Langkah awal yang bisa dilakukan adalah menunjuk Jaksa Agung yang memiliki integritas, kapabilitas dan berani menyeret para pelaku dan aktor intelektual yang terlibat.

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!