Perundingan Freeport dan Nasib Warga Papua

Sepertinya ada yang terlupakan dari negosiasi dengan PT Freeport, yaitu mengenai nasib warga Papua terutama masyarakat adat yang berada di sekitar tambang PT Freeport.

Rabu, 30 Agus 2017 05:16 WIB

Kesepakatan divestasi saham PT Freeport

Menkeu Sri Mulyani dan Menteri ESDM Ignasius Jonan berjabat tangan dengan CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson terkait kesepakatan divestasi 51 persen saham kepada pihak Indonesia. (Foto: Antara/Puspa Perwitasari)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Pekan ini media arus utama dan media sosial ramai memberitakan soal PT Freeport Indonesia yang akhirnya bersedia melepas 51 persen saham mereka kepada pemerintah Indonesia. Juga berbagai kesepakatan lain, termasuk perpanjangan izin tambang PT Freeport di Papua hingga 2041.

Hasil perundingan ini melegakan pemerintah, karena berhasil melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang kewajiban divestasi PT Freeport. Paling tidak Freeport sudah berkomitmen menyerahkan mayoritas saham ke pemerintah Indonesia.

Dan ini yang penting dicatat: divestasi saham masih baru kesepakatan. Freeport belum benar-benar dikuasai Indonesia. Butuh waktu lama bagi tim negosiasi untuk menentukan berapa triliun rupiah yang harus dikeluarkan Indonesia untuk membeli 41,64 persen sisa saham agar menjadi genap 51 persen. Juga perlu dipikirkan dari mana uang itu diperoleh, atau siapa yang akan membelinya.

Di luar hirukĀ  itu, sepertinya ada yang terlupakan dari negosiasi dengan PT Freeport, yaitu mengenai nasib warga Papua terutama masyarakat adat yang berada di sekitar tambang PT Freeport. Negosiasi dengan Freeport semestinya tidak sekadar divestasi 51 persen saham ke pemerintah, karena juga ada masalah lain yang tidak kalah penting.

Sampai saat ini tidak terdengar ada pembahasan mengenai penanganan kerusakan lingkungan yang terjadi di tambang Freeport, juga bagaimana masyarakat adat di Papua, terutama masyarakat adat suku Amungme yang selama bertahun-tahun terasing di tanahnya sendiri. Juga bagaimana selanjutnya tanggung jawab PT Freeport terhadap warga Papua.

Jangan lupa juga, izin Freeport bakal diperpanjang hingga 20 tahun lagi. Pemerintah bisa berganti, namun warga Papua lah yang akan menanggung berbagai dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas PT Freeport.

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Puasa kali ini bertepatan dengan masa kampanye pilkada 2018