Mewaspadai Pasal Karet

Sejak Perppu keluar, banyak yang khawatir akan pasal karet di dalamnya. Termasuk tafsir sepihak Pemerintah tentang organisasi mana yang dianggap melanggar Pancasila.

Kamis, 20 Jul 2017 05:03 WIB

Kemenkumham cabut status badan hukum HTI

Kemenkumham mencabut status badan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mulai 19 Juli 2017. Pemerintah mengatur penindakan dan sanksi kepada ormas melalui Perppu No. 2 Tahun 2017.(Foto: Antara/Reno Esnir)

Pemerintah akhirnya membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Status badan hukumnya dicabut dengan 'senjata' Perppu tentang Organisasi Kemasyarakatan yang baru diterbitkan 10 Juli lalu. Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan, HTI dibubarkan lantaran dianggap berkegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Padahal dalam AD/ART, HTI mencantumkan Pancasila sebagai ideologi.

Merasa diperlakukan tak adil, HTI melawan. Mereka menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena merasa tak pernah sekalipun menerima Surat Peringatan. Padahal Perppu Ormas menyebut, pencabutan status badan hukum adalah langkah terakhir setelah ada peringatan tertulis dan penghentian kegiatan.

Jauh sebelum Perppu keluar, HTI mengklaim anggotanya mengalami kekerasan dari organisasi sayap Nahdatul Ulama seperti Banser dan Ansor, yang menganggap HTI anti-NKRI dan aktif mengkampanyekan negara khilafah. HTI juga mengklaim acara mereka banyak dibubarkan begitu keluar radiogram dari Menteri Dalam Negeri. Kini, pasca HTI dibubarkan, Polisi langsung mewanti HTI jika masih nekad melanjutkan kegiatannya. 

Sejak Perppu keluar, banyak yang khawatir akan pasal karet di dalamnya. Termasuk tafsir sepihak Pemerintah tentang organisasi mana yang dianggap melanggar Pancasila. Dengan Perppu ini, HTI bukan satu-satunya ormas yang bisa dibubarkan. Perppu kontroversial ini membuka ruang sangat lebar untuk menyasar ormas-ormas lain yang dianggap menistakan agama, melakukan kegiatan separatis, dan menyebarkan SARA. 

HTI memang bisa menggugat putusan pembubaran ini. Tapi semestinya Pemerintah juga adil dan transparan sejak awal: membuktikan dengan jelas aktivitas mana yang dianggap melanggar Pancasila. Begitu “karet”nya Perppu ini, sudah semestinya pemerintah berhati-hati. Jangan sampai jadi senjata makan tuan di kemudian hari.

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob

  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

pernah melihat atau bahkan mengalami sendiri perlakuan diskriminatif / ujaran kebencian di ruang pendidikan, tempat kerja, lembaga pemerintahan, dan ruang publik lainnya tapi tidak tahu lapor kemana?