Palsu

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menyebut sebanyak 12 jenis vaksin produk dari Biofarma, Sanofi dan Glaxo telah dipalsukan.

Rabu, 29 Jun 2016 10:00 WIB

Ilustrasi. (Antara)

Ilustrasi. (Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Hanya dalam dua hari sebanyak lebih 20 ribu orang ikut dalam petisi daring usut tuntas pemalsuan vaksin. Mereka mendesak kepolisian membasmi dan menindak tegas para pelaku. Hingga kemarin kepolisian telah menetapkan 16 orang sebagai tersangka. Sebanyak 7 di antaranya adalah pembuat dan sisanya adalah penyalur vaksin palsu tersebut.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menyebut sebanyak 12 jenis vaksin produk dari Biofarma, Sanofi dan Glaxo telah dipalsukan. Di antaranya adalah vaksin dasar yang diwajibkan pemerintah seperti Hepatitis B, Campak, Polio dan BCG. Dan yang lebih membuat para orang tua ketar-ketir, pemalsuan sudah dilakukan sejak 13 tahun silam. Bayangkan berapa banyak anak yang diimunisasi dengan vaksin palsu itu. Itu sebab petisi mendesak pemerintah segera mengumumkan penyalur, rumah sakit, klinik yang terbukti atau terindikasi menggunakan vaksin palsu.

Tak segeranya Kementerian Kesehatan mengumumkan bikin geram parlemen. Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan Pelaksana Tugas Kepala BPOM Tengku Bahdar Johan Hamid lantas dipanggil ke Senayan.Cecaran lantas terarah ke keduanya lantaran dinilai menggampangkan masalah dan tak cakap melakukan fungsi pengawasan. Kepala BPOM bahkan nyaris diusir lantaran memberikan jawaban normatif dan tak tahu isi kandungan vaksin palsu itu. Padahal dari informasi itu bisa diketahui risiko yang dihadapi anak yang diimunisasi.

DPR juga para peneken petisi memang sepatutnya geram dengan kementerian kesehatan dan juga BPOM. Kepada kedua lembaga itulah disandarkan keamanan produk farmasi yang digunakan oleh masyarakat.Bila sudah 13 tahun pekerjaan jahat itu dilakukan, apa saja kerja aparatur kedua lembaga itu? DPR memberi waktu 3 hari bagi BPOM untuk menuntaskan pemeriksaan vaksin. 

Presiden Jokowi kemarin menyatakan pemalsuan vaksin sebagai kejahatan luar biasa. Dia memerintahkan agar kasus itu segera diselesaikan. Presiden juga meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Sepatutnya demikian, karena yang dilakukan para pemalsu itu luar biasa jahatnya. Alih-alih sehat, tindakan mereka yang melakukan demi uang bisa berakibat fatal bagi anak, generasi penerus bangsa ini.


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Periksa Istri Setnov, KPK Dalami Kepemilikan Saham di Perusahaan e-KTP

  • TNI-Polri Disebut Ingin Usir Penduduk Asli di Tembagapura
  • Pengawasan Dana Desa Terkendala Transportasi
  • AS Masukan Korut dalam Daftar Hitam Negara Pendukung Terorisme