Kemerdekaan

Yang terjadi di Papua saat ini adalah pertarungan memperebutkan hati.

Rabu, 01 Jun 2016 10:20 WIB

Aktivis KNPB ditangkap polisi. (Foto: Facebook KNPB)

Aktivis KNPB ditangkap polisi. (Foto: Facebook KNPB)

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Begitu kata para pendiri negeri ini melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan itulah sepertinya salah satu yang menginspirasi Victor Yeimo, Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Kalau bangsa-bangsa lain memilih merebut hak itu dengan senjata, KNPB memilih jalan damai. Aksi damai digelar untuk merebut ruang-ruang publik. Kemarin KNPB memobilisasi ribuan orang untuk berunjuk rasa memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri.

Aksi digelar sebagai dorongan bagi Konferensi Tingkat Tinggi Negara-negara Pasifik yang digelar di Papua Nugini. Mereka menginginkan agar Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat (ULMWP) bisa diterima menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG), sebuah forum diplomatik di Pasifik selatan.

Tapi aksi damai itu dibalas aparat dengan penangkapan, bahkan sejak beberapa hari sebelum aksi serentak dilakukan. Dalihnya selain izin, juga upaya makar. KNPB menyebut ada seratusan orang yang ditangkap. Kepolisian mengklaim tak menahan dan sudah membebaskan pululhan yang ditangkap. Versi Kepala Kepolisian Jayawijaya para aktivis itu ditangkap lantaran menyebar spanduk dan selebaran yang melawan pemerintah. Selain itu mereka mengebom posko polisi.

Pemerintah dan aparatnya mestinya belajar sejarah. Cara-cara kekerasan, penangkapan, penahanan atau penyiksaan pada pendiri negeri ini tak mempan memunahkan hasrat merdeka. Sebaliknya, cara-cara damai diplomasi melalui meja perundingan bisa memupus kehendak itu, seperti yang terjadi di bumi serambi Mekkah melalui perjanjian Helsinki.

Yang terjadi di Papua saat ini adalah pertarungan memperebutkan hati. Penggunaan cara-cara kekerasan atau mobilisasi milisi, alih-alih membuat takut dan meraih kemenangan, justru hanya akan makin menjauhkan hati bangsa Papua dari Indonesia.


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.