Kriminalisasi Petani

Hak pengelolaan berpindah tangan berkali-kali hingga menjadi obyek jual beli antara perusahaan swasta dengan PT Semen Indonesia, dan beralih sebagai obyek tukar guling dengan PT Perhutani.

Jumat, 31 Mar 2017 00:08 WIB

Ilustrasi: Petani tertindas

Ilustrasi: Petani tertindas

Tiga petani asal Surokonto Wetan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah mengalami pukulan luar biasa mengagetkan setelah divonis delapan tahun penjara dan denda Rp10 miliar. Nur Aziz, Sutrisno dan Mujiono dihukum karena dianggap membalak lahan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Vonis Januari lalu itu memicu gelombang protes.  Aksi solidaritas ‘Kurung Siji Kurung Kabeh’ alias penjara satu penjara semua terus terjadi hingga pekan ini.

Kasus itu sangat kental dengan upaya kriminalisasi petani terkait konflik lahan. Para petani di Surokonto Wetan sudah menggarap lahan seluas 120-an hektar itu selama puluhan tahun sejak nenek moyang mereka, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Namun status lahan negara itu berubah rumit. Hak pengelolaan berpindah tangan berkali-kali, dari tangan satu ke tangan lain, hingga menjadi obyek jual beli antara perusahaan swasta dengan PT Semen Indonesia, dan beralih sebagai obyek tukar guling dengan PT Perhutani.

Pemenjaraan petani juga terjadi di Cilacap, Jawa Tengah. Dua tahun lalu belasan petani ditangkap dan ditahan karena dituduh mencuri kayu di lahan PT Perhutani. Kasus penangkapan petani di Cilacap kembali terulang - seorang petani bernama Sudjana ditangkap pada pertengahan bulan ini dengan alasan yang sama.

Penanganan konflik lahan antara petani atau masyarakat adat dengan perusahaan, milik swasta atau pemerintah, hampir selalu berujung pada pemenjaraan petani. Kita menyesalkan pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan itu terus berulang dengan cara yang jauh dari manusiawi: perampasan lahan, intimidasi dan kriminalisasi. Serikat Petani Indonesia tahun lalu mencatat, selama pemerintahan Jokowi, kasus sengketa tanah meningkat 60 persen.

Kita menagih keseriusan pemerintahan Jokowi melaksanakan salah satu butir Nawacita: menyelesaikan sengketa lahan berdasarkan prinsip keadilan, tanpa kriminalisasi.

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Ombudsman Sebut Ada Indikasi Maladministrasi Dalam Kecelakaan Kerja Konstruksi

  • KPU Tegaskan Akan Berikan Sanksi Bagi Parpol yang Pakai Gambar Presiden
  • Petani Garam Jatim Akan Layangkan Surat Protes ke Jokowi

Di Indonesia jumlah penduduknya adalah 250 juta penduduk dengan investor atau investasi di pasar modal adalah 1 juta orang saja yang berinvestasi.