Bencana dan Kesiapsiagaan Kita

Bencana banjir dan juga longsor tak hanya membuat orang susah dan terpaksa mengungsi. Imbas bencana juga membuat rusaknya infrastruktur.

Rabu, 10 Feb 2016 10:00 WIB

Banjir di Jombang. (Foto: KBR/Muji)

Banjir di Jombang. (Foto: KBR/Muji)

Sepekan ini banjir besar menggenai kabupaten/kota di pulau Sumatera. Dari mulai Aceh, Sumatera Barat, Riau hingga Bangka Belitung. Banjir di kabupaten/kota di daerah itu merendam ribuan rumah. Di beberapa daerah bahkan ketinggian air mencapai 1.5 meter. Akibatnya ribuan warga terpaksa mengungsi.

Bencana itu membuat Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sijunjung, Limapuluh Kota dan Pasaman, Sumbar sejak Senin menetapkan tanggap darurat bencana. Pasalnya tak hanya banjir, bencana longsor juga melanda daerah itu. Tanggap darurat untuk mengatasi dampak bencana akan berlangsung selama 14 hari. Sesudahnya bila belum tuntas akan diperpanjang.

Sementara itu banjir yang meluas di Riau membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat meminta 3 kabupaten menetapkan status tanggap darurat. Ketiga daerah itu adalah Kampar, Rokan Hulu (Rohul), dan Kuantan Singingi (Kuansing). Tujuan penetapan status itu adalah mempercepat proses pemberian bantuan, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Termasuk di dalamnya penggunaan dana darurat bencana.

Bencana banjir dan juga longsor tak hanya membuat orang susah dan terpaksa mengungsi. Imbas bencana juga membuat rusaknya infrastruktur. Bencana merusak dari rumah warga, jalan, jembatan, kantor pemerintahan maupun irigasi pertanian. Karena itu butuh dana tak sedikit untuk memperbaiki segala kerusakan itu.

Pemerintah pusat punya dana 2,5 triliun rupiah untuk tanggap darurat. Jumlah yang relatif sedikit untuk sebuah negeri yang rawan bencana. Dana yang tak banyak itu seyogyanya tak terpakai. Ini artinya, mesti ada upaya pencegahan agar bencana seperti banjir tak terjadi. Merawat hutan, membuat lubang resapan dan memperbaiki saluran air, bisa jadi cara mencegah banjir kala mmusim penghujan tiba. Melakukan itu jauh lebih baik daripada menanggulangi ketika bencana tiba. Langkah itu meminimalkan korban terdampak bencana juga mengurangi biaya penanggulangan. 


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Periksa Saksi Meringankan Setnov Pekan Depan

  • Polda Metro Rilis 2 Sketsa Terduga Penyerang Novel
  • Polda Papua Akui Ada Perintah Tembak di Tempat di Tembagapura
  • Pemprov Akan Pelajari Investigasi Ombudsman

Program diharapkan dapat mendukung ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan lahan di daerah masing-masing