Ilustrasi. (KBR/Bismillah Geelani)

Ilustrasi. (KBR/Bismillah Geelani)

Perbincangan soal LGBT atau lesbian, gay, biseksual dan transkseksual tak rampung-rampung juga. Materi argumentasi pun tak bergerak maju: LGBT itu penyakit atau bukan? Menular atau tidak?

Pada mulanya adalah ketika sebuah kelompok pendukung LGBT di Universitas Indonesia menggelar acara dan memasang kampus. Ini disambung dengan Menristek Dikti M Nasir yang mengatakan LGBT tak boleh masuk kampus. Gubernur Jawa Timur Soekarwo menghentikan acara terkait HIV untuk gay dan biseksual. Sementara Walikota Bandung Ridwan Kamil mengatakan bakal memblok akun sosial media yang secara terbuka berdiskusi soal LGBT.

Gaung ini ditambah lagi dengan media sosial LINE dengan menghapus stiker yang dianggap menggambarkan hubungan LGBT setelah mendapat protes dari tokoh agama Abdullah Gymnastiar. A’a Gym juga sempat meminta 1 juta lebih followernya di Twitter untuk memprotes gerai kopi Starbucks yang mendukung pernikahan sesama jenis. Gong-nya adalah ketika akhir pekan lalu Komisi Penyiaran Indonesia mengeluarkan rilis yang melarang kampanye LGBT di televisi maupun radio.

Serangan bertubi-tubi terhadap LGBT sesungguhnya sebuah alarm yang suram untuk wajah Indonesia yang beragam. Kita seperti tak maju-maju dalam berdiskusi. Seperti setiap Natal berdebat soal boleh tidaknya seorang Muslim mengucapkan selamat Natal atau setiap Valentine berdebat soal haram atau tidaknya perayaan ini. Media tak lantas membuat pencerahan dengan menyajikan berita yang menyudutkan LGBT. Pejabat publik pun ikutan membuat runyam dengan pernyataan yang diskriminatif, padahal mereka seharusnya berdiri di atas berbagai kelompok yang ada.

Padahal titik berpijaknya sederhana saja. LGBT yang tengah dihujat kiri kanan depan belakang itu adalah manusia yang diciptakan Tuhan. Dan manusia punya hak asasi manusia. Sebagai warga negara, LGBT juga punya hak yang sama besarnya dengan semua orang yang ada di Indonesia. Konstitusi kita sudah menjamin, Undang-undang kita sudah menjamin, Pancasila pun menyebut “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Tak perlu membawa soal agama di sini, karena diskusi soal LGBT sesungguhnya adalah soal kemanusiaan.

Presiden Joko Widodo sebaiknya segera bicara sebelum retorika anti-LGBT ini meluas dan membawa dampak kekerasan. Sekaligus memastikan para pejabat publik ada di dalam koridor yang sama soal ini. 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!