Tak Peduli Etika Politik

Perludem menyebut, komunikasi politik yang dilakukan para jendral TNI dan Polisi secara terbuka adalah politik praktis. Dan ini dilarang dalam Undang-undang tentang TNI dan Polri.

Kamis, 11 Jan 2018 05:17 WIB

Ilustrasi: Etika Politik

Ilustrasi: Etika Politik

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Pilkada tahun ini banyak jadi sorotan karena bertaburan bintang berseragam. Sejumlah jendral TNI dan Polisi diusung aneka partai untuk bertarung di ajang politik. Sebagian di antara mereka masih aktif, belum mundur dari kesatuannya. 

Tiga calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDI Perjuangan, misalnya, adalah jendral aktif di kepolisian. Irjen Anton Charliyan, calon wakil gubernur Jawa Barat, menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama Polri. Ia rajin mengunggah pemberitaan terkait dirinya di berbagai media soal Pilkada Jawa Barat. Contoh lain adalah Edy Rahmayadi. Bekas Pangkostrad ini mengunggah foto ketika ia menyerahkan berkas pendaftaran sebagai calon gubernur ke KPU Sumatera Utara. Ia memang sudah mundur, tapi prosesi melamar ke sejumlah partai aktif dilakukan sepanjang 2017, ketika seragam Pangkostrad masih dikenakan.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut, komunikasi politik yang dilakukan para jendral TNI dan Polisi secara terbuka ini adalah politik praktis. Dan ini dilarang dalam Undang-undang tentang TNI dan Undang-undang tentang Polri. Di situ jelas tertera, anggota TNI/Polri yang mau maju sebagai kandidat Pilkada, harus lebih dahulu pensiun dari institusi, tak sekadar nonaktif atau cuti.

Anggota TNI/Polri memang boleh saja berpartisipasi sebagai kandidat dalam pesta demokrasi ini. Tapi ketika proses mencari dukungan partai berlangsung ketika seragam masih dikenakan, itu tidak etis. Sebab anggota TNI/Polri semestinya bersikap netral. Etika berpolitik ini penting untuk ditegakkan. Karena dari situ kita bisa melihat kualitas serta nilai para calon yang saling beradu di Pilkada. Tanpa etika, potensi penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan demi menang Pilkada sangat mungkin terjadi.  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019

  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

Dokter RS Premier: Setnov Pernah Minta Dirawat Dokter Terawan

  • APK Pasangan Khofifa-Emil Dibakar Orang Tidak Dikenal di Situbondo
  • AL Libya Selamatkan 263 Imigran di Lepas Pantai Barat
  • Final Piala FA, Antonio Conte Sebut Chelsea bukan Favorit Juara

Setiap individu itu unik, mereka memiliki kesukaan masing-masing, termasuk dalam bekerja. Kebanyakan orang ingin bekerja di bidang yang sesuai dengan passion dan motivasi mereka masing-masing.