tuhan, tbc, asean, jokowi, narkoba

Kecelakaan lalu lintas di Indonesia tercatat sebagai pembunuh nomor dua terbanyak, setelah TBC. Sementara di tingkat ASEAN, Indonesia ada di peringkat pertama jumlah kecelakaan lalu lintas. Dengan fakta ini, apakah lantas mobil dan motor dilarang supaya tidak ada lagi kecelakaan di jalanan?

Ini sekadar analogi soal bagaimana kita semestinya melihat kasus eksekusi terhadap terpidana narkoba kemarin. Dalam laman Facebook-nya, Presiden Joko Widodo mengatakan kalau ‘perang terhadap mafia narkoba tidak boleh setengah-setengah’. Ia melanjutkan lagi: ‘narkoba sudah merusak kehidupan’. Ini menjadi penjelasan Jokowi soal kenapa Pemerintah tetap memerintahkan eksekusi mati di tengah gelombang kecaman dan penolakan.

Eksekusi hukuman mati untuk keenam terpidana narkoba ini adalah yang pertama dilakukan Indonesia dalam lima tahun terakhir. Sebelumnya Presiden Jokowi sudah menolak permohonan grasi dan bertahan pada Undang-undang yang berlaku. Dan untuk tahun ini sudah ada 20 orang yang dijadwalkan bakal dieksekusi mati. (Baca: Asien, Terpidana Mati Narkoba: “Perempuan Jangan Mau Dibodohi Mafia Narkoba”)

Keputusan ini langsung dikecam dunia internasional. Belanda dan Brasil menarik duta besarnya. Sementara Amnesty Internasional mengatakan ini adalah langkah mundur. Bagi Amnesty, ini bertolak belakang dengan janj pemerintah soal hak asasi manusia.

Betul, narkoba adalah sangat laknat dan merusak kehidupan. Tapi menghukum mati pengedarnya tidak bakal menghentikan produksi narkoba di tingkat global. Apalagi data Badan Narkotika Nasional menunjukkan kalau jumlah barang bukti dan pecandu narkoba terus naik tiap tahun. Artinya, meski hukuman mati dijalankan, tak muncul efek jera seperti yang diharapkan. Jadi buat apa diteruskan?

Pengedar narkoba mesti dihukum super berat, tapi tidak dengan mencabut nyawa mereka. Penjelasan singkatnya: karena manusia bukan Tuhan. Karenanya tak punya wewenang untuk mencabut hidup seseorang – atas kesalahan apa pun. Satu lagi: konstitusi kita menghargai hak hidup. Lantas mengapa mesti berlaku tidak konsisten dengan undang-undang dasar negara kita?

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!