'Dosa Sosial’  Wabah Difteri

Kementerian Kesehatan mencatat 60 persen lebih korban difteri tidak pernah mendapat imunisasi, sedangkan 30 persen lainnya mendapat imunisasi tidak lengkap.

Selasa, 19 Des 2017 05:07 WIB

Suntik vaksin difteri

Seorang anak ditemani orang tuanya siap disuntik vaksin difteri, di Puskesmas Kayuringin Jaya, Bekasi. (Foto: Antara/Risky Andrianto)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Wabah difteri yang terjadi bersamaan di 28 provinsi di Indonesia saat ini memecahkan rekor sebagai penyebaran tertinggi di dunia. Lebih dari 500 orang terserang difteri, dari anak-anak hingga dewasa, dan puluhan orang meninggal. Jumlah pasien terus meningkat tiap pekan.

Tak ada yang menyangka wabah difteri menyebar sedemikian menakutkan pada akhir tahun ini. Padahal Indonesia mestinya sudah bebas dari wabah difteri sejak gerakan imunisasi massal pada 1990-an.

Sejumlah kalangan menilai munculnya wabah difteri karena banyak orang tua menolak vaksin. Gerakan anti vaksin menyebar luas di masyarakat, dengan berbagai dalih dan alasan. Mulai dari ketakutan dampak vaksin bagi kesehatan hingga alasan berlatar belakang agama.

Kementerian Kesehatan mencatat 60 persen lebih korban difteri tidak pernah mendapat imunisasi, sedangkan 30 persen lainnya mendapat imunisasi tidak lengkap.

Difteri sebenarnya penyakit yang mudah dicegah dengan vaksin DPT selama tiga kali seumur hidup. Vaksinasi ini sudah terbukti menekan jumlah penderita difteri dari satu juta kasus pada 1980-an menjadi hanya 4.500 kasus pada 2015 lalu di seluruh dunia.

Sikap anti vaksin itu bisa dikatakan sebagai ‘dosa sosial’ yang menyebabkan kembali mewabahnya difteri, dan menewaskan banyak orang. Keengganan orang tua memvaksinasi anak, dengan alasan apa pun, menyebabkan generasi muda terutama anak-anak rentan terserang penyakit mematikan ini. Diperkirakan ada empat juta anak di Indonesia membutuhkan imunisasi ulang untuk antisipasi dari paparan difteri.

Kini ‘dosa sosial’ ini harus ditanggung bersama. Mulai dari pemerintah harus melakukan tindakan secepatnya untuk pencegahan. Begitu juga tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama, harus bergerak meyakinkan masyaraka, bahwa imunisasi merupakan ikhtiar bersama, mencegah kondisi semakin buruk. Berdasarkan kaidah fikih, mencegah bahaya dan musibah harus diutamakan daripada memperdebatkan manfaat atau halal haramnya imunisasi.  

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Puluhan organisasi Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi".