Papua yang Terlupa

Jauh hari sebelum kunjungan tersebut, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sudah mengeluarkan peringatan kepada Australia, lewat menteri-menterinya: jangan mencampuri isu Papua.

Selasa, 08 Nov 2016 09:07 WIB

Anak Papua panen cabe

Ilustrasi: Jangan melupakan Papua (foto: Antara)


Ketika perhatian publik dalam negeri tersorot pada kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, negara tetangga Australia bersiap menyambut kunjungan Presiden Joko Widodo. Kunjungan yang mestinya dilakukan awal November, ditunda karena demo besar akhir pekan lalu.

Bagi pemerintah dan publik Australia, kunjungan ini bakal menjadi sorotan penting mengenai relasi dua negara, khususnya menyangkut isu Papua. Jauh hari sebelum kunjungan tersebut, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sudah mengeluarkan peringatan kepada Australia, lewat menteri-menterinya: jangan mencampuri isu Papua. Ryamizard juga meminta Australia mempengaruhi negara-negara di kawasan Pasifik untuk mencabut dukungan terhadap keanggotaan ULMWP di organisasi negara-negara Melanesia MSG. Status keanggotaan ULMWP di MSG akan diputuskan akhir tahun ini. 

Sikap Australia sejauh ini mendukung Papua sebagai wilayah NKRI. Namun, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua tetap menjadi kerikil di hubungan dua negara. Isu Papua tetap ramai dibahas di negara tetangga itu, terutama oleh anggota parlemen yang pro Papua Merdeka. Jika Indonesia meminta dukungan Australia terhadap kedaulatan NKRI di Papua, semestinya tidak perlu melarang Australia menyinggung isu hak asasi manusia di Papua. Presiden Joko Widodo tahun lalu juga menjanjikan membuka akses bebas bagi jurnalis asing mengunjungi Papua. Namun, hingga kini janji itu belum terbukti. Isu ini kemungkinan bakal ditagih oleh publik Australia, saat kunjungan Jokowi nanti.  

Isu kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua saat ini seperti tersingkir di media massa. Padahal banyak kasus pelanggaran HAM di Papua yang mandeg atau ditutup-tutupi. Kita juga tak boleh melupakan dan mesti terus mengingatkan Negara untuk juga hadir bagi penyelesaian kasus HAM di Papua.  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob

  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

pernah melihat atau bahkan mengalami sendiri perlakuan diskriminatif / ujaran kebencian di ruang pendidikan, tempat kerja, lembaga pemerintahan, dan ruang publik lainnya tapi tidak tahu lapor kemana?