Audit Semua Fasilitas Publik

Ada sederet panjang lainnya: mulai dari kasus perampokan, penjambretan, kekerasan, pelecehan seksual, perkosaan, hingga meninggal karena tersengat listrik dan lain-lain.

Selasa, 27 Sep 2016 00:36 WIB

JPO di Pasar Minggu roboh

JPO di Pasar Minggu roboh (foto: Antara)

Sejumlah orang mendadak khawatir ketika hendak menggunakan jembatan penyeberangan orang di Jakarta, atau melintas di bawahnya. Ekspresi itu banyak muncul di media sosial, setelah sebuah jembatan penyeberangan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan ambruk pada Sabtu lalu. Insiden itu menyebabkan tiga orang tewas dan delapan luka.

Jembatan penyeberangan orang (JPO) itu ambruk diduga karena faktor alam. Saat itu cuaca buruk disertai angin kencang melanda sebagian besar wilayah Jakarta. Jembatan itu penuh ditutupi papan reklame. Akibatnya, rangka jembatan tak mampu menahan beban ketika jembatan tertutup reklame itu diterpa angin kencang. Yang membuat miris, papan reklame itu memajang iklan rokok yang sebetulnya sudah dilarang sejak awal 2016. Seorang pengamat mengatakan, rokok sudah terbukti membunuh. Bahkan papan iklannya saja bisa membunuh orang.

Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan mengaudit seluruh jembatan penyeberangan orang di Jakarta yang berjumlah 300-an. Termasuk melarang pemasangan iklan di jembatan penyeberangan, secara bertahap karena beberapa iklan masih terikat kontrak. Ahok mengklaim sebagian besar jembatan penyeberangan dibangun swasta dengan imbalan diperbolehkan dipasang reklame. Namun, sayang kebanyakan pihak swasta tidak mau memelihara kelayakan fasilitas publik itu. Selain itu pemasangan papan reklame juga seringkali mengabaikan standar keselamatan umum. 

Jembatan penyeberangan ambruk bukan satu-satunya mimpi buruk pengguna jalan. Ada sederet panjang lainnya: mulai dari kasus perampokan, penjambretan, kekerasan, pelecehan seksual, perkosaan, hingga meninggal karena tersengat listrik dan lain-lain. 

Kita berharap ambruknya JPO di Jakarta Selatan akhir pekan lalu menjadi yang terakhir. Kita menuntut pemerintah Jakarta dan juga daerah-daerah lain lebih serius memperhatikan fasilitas publik. Audit segera semua fasilitas-fasilitas publik agar sesuai standar kelayakan, keselamatan dan keamanan. Mulai dari jembatan penyeberangan, trotoar, halte, dan lain-lain. Fasilitas-fasilitas publik yang membahayakan harus segera ditutup dan dilarang digunakan sebelum memakan korban lagi.

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI
  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Gugat Pemprov DKI soal Keterbukaan Informasi Reklamasi

  • Pengamat: Ada Barter Antara Perppu dengan Tambahan Fasilitas DPR
  • Polisi Temukan Selebaran ISIS Bernada Ancaman
  • LN: 2 Negara Capai Kesepakatan Baru soal Sengketa Laut Cina Selatan

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR