Sapi. (Foto: KBR/Danny Setiawan)

Sapi. (Foto: KBR/Danny Setiawan)

Daging sapi kini menjadi pertaruhan presiden. Lebih dari yang sudah-sudah, lebaran tahun ini Jokowi ingin mengendalikan harga daging sapi. Tak boleh melewati Rp 80 ribu per kilogram. Harga itu dipatok lebih murah dari hari-hari biasa. Saat ini saja, belum memasuki bulan puasa, harga sudah mencapai Rp 120 ribu. Harapan presiden itu, sesuatu yang unik. Tak pernah terwujud dalam sejarah lebaran berpuluh-puluh tahun terakhir.

Saat lebaran, harga barang-barang biasanya justru naik. Terutama daging yang konsumsinya melonjak di hari istimewa itu. Rumus pasar sederhana saja. Kalau permintaan naik, dan pasokan tetap, maka harga akan bergerak naik. Harga hanya dapat dikendalikan, kalau pasokannya juga ditambah mengikuti naiknya permintaan.

Tentu kita semua senang, kalau harga daging sapi dapat turun. Presiden Jokowi benar, ketika ia menyebut harga komoditas sejenis di negara tetangga pun jauh lebih murah. Di Singapura atau Malaysia, harga daging sapi hanya Rp 50 ribu per kilo. Yang tak dijelaskan presiden adalah, bagaimana pasokan daging akan dibuat membanjiri pasar kita. “Saya ndak mau tahu caranya gimana, harga daging sapi harus turun,” kata Jokowi.

Kita masih harus menunggu beberapa pekan lagi, untuk membuktikan : Apakah keinginan Jokowi dapat terlaksana. Atau, itu hanya semacam target yang dipompakan presiden kepada para menterinya. Agar mereka bekerja lebih giat lagi. Memang pada akhirnya harga adalah kompromi antara pasokan dan permintaan. Tetapi, negara bisa saja campur tangan, dengan menambahkan pasokan dalam kondisi darurat.

Kiat Jokowi ketika memacu kerja para menteri, tampaknya mesti mulai diperhatikan. Supaya masyarakat tidak habis-habisan berharap. Tapi kita perlu punya reserve, untuk sekedar memahami cara Jokowi mengelola kinerja anak buahnya. Dalam soal pajak, misalnya, kita belajar banyak tahun lalu. Ketika itu, Jokowi menargetkan pemasukan negara dari pajak Rp 1.295 trilyun, melompat 30% dari tahun sebelumnya. Terbukti, target itu tidak tercapai. Tahun lalu, pemasukan dari pajak Rp 1.055 trilyun, atau 82% dari target. Kekurangan 18% itu, berarti pemasukan Rp 240 trilyun yang meleset dari rencana. Tetapi Jokowi tak merevisi targetnya. Ia melakukan itu supaya pembantu-pembantunya lebih giat dan kreatif bekerja.

Dan meski tahun lalu meleset, target pajak tahun 2016 tetap dinaikkan menjadi Rp 1547 trilyun. Atau naik hampir 50% dari realisasi tahun lalu. Ini mustahil dicapai tanpa langkah ekstra. Sekarang kita paham yang menjadi kartu truf untuk mencapai target itu adalah pengampunan pajak. Kebijakan yang masih terganjal di parlemen. Jadi, sebaiknya kita tak berharap Jokowi dapat memenuhi targetnya dalam soal pajak ini. Ia tampak sedang memacu menterinya. Bukan benar-benar akan mencapai target. Komunikasi ke dalam tim ini, sayangnya selalu dilempar ke publik; sehingga menjadi catatan janji presiden. Janji kosong itu, kalau terus menerus diulang, dapat mengurangi kredibilitas presiden. Jokowi sebaiknya berhenti mengumbar keinginan yang tak dapat dicapainya.

Dan kembali pada harga daging menjelang lebaran, langkah ekstra yang mungkin hanyalah impor. Setelah trauma impor daging sapi yang jadi mainan mafia, kini saatnya menunjukkan impor pun dapat dilakukan dengan bersih. Tak perlu alergi pada impor dan seolah dapat memenuhi kebutuhan daging di dalam negeri yang mencapai 640 ribu ton lebih setahun. Impor perlu, terutama di bulan-bulan puasa dan lebaran, ketika kebutuhan melonjak dan pasokan tak tersedia dengan cukup.

Rencana impor daging sapi dari India, 10 ribu ton itu, mungkin dapat jadi terobosan. Walau harus dimonitor tentang kualitas dan jaminan kesehatannya. Sebagian orang mengkhwatirkan masuknya penyakit kuku dan mulut pada sapi, dari sapi impor yang tak biasa ini. 

Tetapi, impor itu memang langkah jangka pendek yang mesti ditempuh. Kalau ingin membuat harga daging sapi turun dari tingkatnya sekarang. Apalagi mengejar target presiden saat lebaran nanti. Sebab produksi sapi dari peternak domestik, belum cukup. Dari kebutuhan sapi 3,4 juta ekor per tahun, peternak kita baru sanggup memasok 2,3 juta ekor.

Pada akhirnya, harga harus dicek di pasar. Bukan di janji presiden.

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!