Rombak

Catatan paling banyak dan buruk ada di lini hukum. Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) misalnya menilai penegakan hak asasi manusia (HAM) masih nol besar.

Senin, 24 Apr 2017 20:29 WIB

Ilustrasi: ancaman reshufle

Ilustrasi: ancaman reshufle (foto: Antara)

Kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, kepastian perombakan Kabinet Kerja ada di tangan Presiden. Tergantung penilaian yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo.  Saat ditanya siapa menteri yang dapat penilaian buruk, JK enggan menyebut.

Kabar perombakan kabinet jilid 3 ini menguat pasca pidato Jokowi di Kongres Ekonomi Umat pada Sabtu lalu. Saat bicara tentang  program sertifikasi lahan, Jokowi menyinggung soal perombakan. Kata dia perombakan bisa dilakukan melalui pergantian atau pencopotan personil. Ukurannya, kata Jokowi, adalah penyelesaian target yang diberikan kepada para pembantunya itu. Kalau tak bisa capai target, siap-siap saja untuk diganti atau dicopot.

Pada peringatan 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK Oktober lalu, sejumlah pemerhati memberikan sejumlah catatan. Catatan paling banyak dan buruk ada di lini hukum. Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) misalnya menilai penegakan hak asasi manusia (HAM) masih nol besar. Kontras menyebut, pemerintah bukan sekadar gagal menegakkan HAM, tapi malah sekaligus jadi ancaman bagi penghormatan terhadap  harkat kemanusiaan.

Kontras merujuk pada sejumlah kasus  dugaan pelanggaran HAM berat yang tak juga dituntaskan dari mulai 65/66 sampai orang hilang pada 97/98. Padahal Komisi Nasional HAM sudah menyerahkan sejumlah berkas kasus hasil penyelidikannya itu kepada Kejaksaan Agung. Tapi dari institusi yang menangani penyidikan itu sejumlah berkas tak beranjak dari sekadar kertas belaka. Tak ada tindak lanjut penuntutan di peradilan HAM.

Catatan Kontras dan lainnya sepatutnya jadi perhatian presiden Jokowi. Pembangunan semestinya tak melulu fisik. Tapi seperti jargon saat kampanye dulu: melakukan revolusi mental. Mengembalikan pada karakter  bangsa yang menghormati kemanusiaan. Ini bisa dimulai dengan mengganti menteri yang  tak cakap menegakkan HAM. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019

  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP

Alasan Panitia MocoSik Festival 2018 Larang Penjualan Buku Komunis

  • Kembangkan Aplikasi Street View, Google Diminta Jaga Hak Privasi Warga
  • Kembangkan Google Street View, Warga yang Keberatan Bisa Mengadu
  • DPRD Banyumas Bakal Panggil Pelbagai Pihak terkait Kasus Pemukulan Guru ke Siswa

Diabetes kerap menjadi masalah yang mengkhawatirkan di Indonesia. Penyakit yang satu ini berkaitan erat dengan pola gaya hidup sehat, mulai dari makanan hingga aktivitas fisik.