Mengepung KPK

Sikap DPR serta keputusan MK itu membingungkan, dan membolak-balik akal sehat. DPR berkali-kali melanggar keputusan MK. Sementara, MK melanggar keputusannya sendiri.

Jumat, 09 Feb 2018 07:25 WIB

Putusan MK soal Hak Angket Pansus KPK

MK menolak gugatan uji materi Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang UU MD3 yang membahas mengenai Panitia Khusus Hak Angket DPR dan menyatakan bahwa Pansus tersebut sah secara konstitusi. (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Entah bersekongkol atau tidak, DPR dan Mahkamah Konstitusi seperti sedang bersama-sama mengeroyok dan mengebiri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kamis kemarin, DPR menyetujui revisi Undang-undang MPR, DPR, DPRD dan DPD atau UU MD3 bahwa pemeriksaan terhadap anggota DPR harus mendapat persetujuan Presiden dan pertimbangan Mahkamah Kehormatan DPR.

Pasal ini memperlihatkan secara jelas DPR berupaya menghambat kerja KPK memeriksa anggota DPR yang diduga korupsi. Para politisi di DPR mengingkari keputusan MK tahun 2015 yang menyatakan pemeriksaan anggota DPR tidak memerlukan pertimbangan MKD.

Selang beberapa jam pada hari yang sama, Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak uji materi Undang-undang MD3 tentang legalitas Pansus Angket DPR terhadap KPK. Mahkamah Konstitusi menganggap KPK merupakan bagian dari eksekutif sehingga Pansus Angket terhadap KPK sah.

Sikap DPR serta keputusan MK itu membingungkan, dan membolak-balik akal sehat. DPR berkali-kali melanggar keputusan MK. Sementara, MK melanggar keputusannya sendiri. Sebelumnya, MK bahkan empat kali memutuskan bahwa KPK bukan lembaga eksekutif. Namun, kemarin MK menjilat ludah sendiri.

Di internal MK sendiri pun, para hakim konstitusi berbeda pendapat mengenai status KPK. Dari sembilan hakim konstitusi, empat hakim mengeluarkan pernyataan berbeda. Empat hakim tidak setuju dengan hak angket KPK. Sedangkan, Ketua MK Arief Hidayat yang dua kali melanggar kode etik termasuk hakim pendukung angket KPK.

Masyarakat awam sekalipun akan gampang mengambil kesimpulan bahwa mayoritas hakim konstitusi memiliki kepentingan yang sama dengan para politisi di DPR.

Tidak ada yang bisa dilakukan publik, kecuali terus memberikan dukungan penuh kepada KPK dan bersama-sama melawan para koruptor dan para pembela koruptor.

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Puluhan organisasi Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi".