Kasus Makar, Putri Presiden Pertama Ini Diperiksa Jika Membaik

Rachmawati ditangkap bersama 10 orang lainnya.

Senin, 05 Des 2016 19:03 WIB

Rachmawati Soekarnoputri meninggalkan gedung Mako Brimob Kelapa Dua usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan makar di Depok, Jawa Barat, Jumat (2/12). (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta- Kepolisan akan memeriksa tersangka dugaan makar, Rachmawati Soekarnoputri, setelah kesehatannya membaik. Juru bicara Polda Metro Jaya, Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, pemeriksaan sebelumnya ditunda karena kondisi kesehatan Rachmawati memburuk. Selain memeriksa Rachmawati, penyidik juga akan memeriksa saksi-saksi dan ahli. Pemeriksaan ini termasuk menelusuri pendanaan dalam rencana aksi makar tersebut.

"Nanti untuk Ibu Rachmawati menunggu kalau kondisi kesehatannya sudah membaik. Kan tidak mungkin saat sakit kita periksa," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Senin (05/12/16).

Sebelumnya Kepolisian menetapkan sebelas tersangka dengan tuduhan berbeda. Delapan orang disangkakan pasal 107 dan 110 KUHP yakni pemufakatan jahat untuk makar, dua orang disangkakan melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan satu orang disangkakan pasal penghinaan terhadap penguasa.

Buktikan di Pengadilan
Sementara itu Komisi Hukum DPR mendorong kasus dugaan makar segera dibuktikan di pengadilan. Wakil Ketua Komisi Hukum, Trimedya Panjaitan mengatakan di pengadilan penangkapan 11 orang ini bisa diuji secara terbuka.

"Itu kewenangan yang dimiliki penegak hulum. Sama seperti kasus lainnya, tinggal dia mempertanggungjawabkan di persidangan. Harusnya kasus makar ini bisa secepat Ahok juga diproses. Supaya cepat supaya juga selesai," ujar Trimedya usai rapat dengan Kapolri, Senin(5/12).
Menurutnya, Polri harus bisa membuktikan adanya unsur pemufakatan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Bukti yang ditunjukkan harus lebih dari sekadar hatespeech atau orasi berisi kritik terhadap pemerintah.

Hingga kini, polisi mengklaim memiliki bukti-bukti di luar bukti video dan surat yang dikirimkan Sri Bintang Pamungkas kepada DPR dan MPR. Menurut politisi PDIP ini, kepolisian pasti sudah punya perhitungan matang hingga melakukan penangkapan. Dia memahami kekhawatiran Polri bahwa massa aksi 2 Desember yang GNPF MUI akan ditunggangi.

Juru bicara Boy Rafli mengklaim kepolisian memegang bukti soal ajakan 11 orang itu kepada GNPF MUI untuk menyelipkan agenda lain di luar tuntutan penahanan Basuki Tjahaja Purnama. Namun Boy enggan membeberkan lebih jauh. Kata dia, bukti-bukti itu nanti dibuka di persidangan.

Editor: Dimas Rizky 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Minta Opini Alternatif, IDI Siapkan Pemeriksaan terhadap Novanto

  • Ratusan Warga Non-Papua Keluar dari Lokasi Konflik Tembagapura
  • Jokowi Minta DPD Dukung Pembangunan Daerah
  • Satgas Temukan Kayu-kayu Hasil Pembalakan Liar Hutan Lindung di Nunukan

“Jadi orang malah jadi keluar masuk untuk merokok, berapa waktu yang terbuang,” kata Tari Menayang dari Komnas Pengendalian Tembakau