Minta KPK Izin Presiden untuk Periksa Ketua DPR, Ini Alasan Sekjen

"Kemarin itu saya kebetulan ke luar kota terus saya dapat telepon dari Kepala Biro bahwa ada surat dari KPK"

Senin, 06 Nov 2017 18:19 WIB

Ketua DPR Setya Novanto. (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta- Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPR, Damayanti, membantah melindungi Ketua DPR Setya Novanto dari proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengatakan, surat dari Setjen DPR yang dikirim kepada  KPK terkait pemeriksaan Novanto sebagai saksi hanya mekanisme biasa.

Ia mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2015 menyatakan pemanggilan Anggota DPR oleh penegak hukum harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Hal itu menjadi alasan Novanto tidak bisa memenuhi panggilan KPK sebagai saksi perkara korupsi KTP Elektronik atau e-KTP.

"Jadi ini hanya mekanisme biasa. Gini, kemarin itu saya kebetulan ke luar kota terus saya dapat telepon dari Kepala Biro   bahwa ada surat dari KPK dan Pak Ketua DPR tak bisa hadir karena ada ada putusan MK yang menyatakan demikian. Selesai, kita buat suratnya saya kirim, tidak ada masalah," kata Damayanti di kantornya, Senin (06/10/17).

Damayanti mengatakan, surat yang dikirim kepada KPK merupakan hasil kajian dari Biro Pimpinan DPR. Badan Keahlian DPR juga diminta masukan terkait hal tersebut. Ia berdalih hanya menandatangani surat dan mengirimkannya ke KPK.

"Timnya biro pimpinan ya, saya tidak tahu waktu itu siapa saja yang buat, tapi argumennya menyatakan demikian," kata Dia.

Damayanti tidak mengetahui apakah sebelumnya kesekjenan pernah mengirim surat serupa ke KPK terkait pemeriksaan Anggota DPR. Namun sepanjang bekerja di Sekretariat Jenderal DPR, Ia baru pertama kali menangani surat seperti itu.

"Kebetulan saya baru jadi Plt, ada acara kayak begini ya sudah saya kerjakan saja administrasi. Tidak ada apa-apa," ujarnya.

KPK sebelumnya memanggil Novanto untuk diperiksa sebagai saksi bagi Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo, salah satu tersangka dugaan korupsi proyek e-KTP. Namun pemanggilan itu dibalas dengan surat dari Setjen DPR yang menyatakan pemanggilan Novanto harus seizin Presiden.

Pada 2015 (22/09) Mahkamah Konstitusi memutuskan pemeriksaan anggota DPR harus  mendapatkan izin dari presiden. Putusan ini menggugurkan aturan pemberian izin pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Menanggapi putusan tersebut, pemimpin KPK sementara saat itu  Indriyanto Seno Adji menyatakan aturan itu  tidak berlaku pada KPK. Alasannya aturan tersebut  hanya berlaku pada tindak pidana umum. Dia beralasan  Undang-Undang KPK bersifat khusus (lex specialis) sehingga korupsi termasuk tindak pidana khusus di luar putusan MK.

Editor: Rony Sitanggang 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

DPR dan Pemerintah Belum Sepakati Definisi Teroris, Pembahasan RUU Terorisme Diperpanjang

  • Polda Kaltim Tetapkan Nakhoda Kapal Berbendera Panama Jadi Tersangka
  • Suciwati: Pak Jokowi, Mana Dokumen TPF Munir?
  • Abaikan Pergub, Dua Pelanggar di Lhokseumawe Dicambuk di Ruang Terbuka

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.