Investigasi Ombudsman, Aparat Pemprov Jakarta Gunakan Preman untuk Tarik Pungli

"Mungkin mereka merasa telanjang kalau mengutip uang, maka menggunakan 'middleman' ini,"

Jumat, 24 Nov 2017 14:32 WIB

Pedagang kaki lima (PKL) memenuhi trotoar di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Jumat (17/11). (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta- Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Adrianus Eliasta Meliala menilai kesemrawutan di Pasar Tanah Abang karena ketidaktegasan aparat terhadap pelapak.

"Kita berpikir tidak  mungkin muncul (kesemrawutan) begitu aja, PKL (pedagang kaki lima)nya juga sudah lama ada di Jakarta, dan nakal juga sih. Cuma tergantung sama aparat, kalau nindak tegas, konsisten, maka PKL juga akan taat," kata Adrianus di Ombudsman RI, Rasuna Said, Karet, Jakarta Selatan, Jumat (24/11/17).

Ketidaktegasan tersebut, jelas Adrianus, muncul karena kedekatan terbangun antara aparat dengan pelapak sudah terjalin. Ombudsman RI memaparkan hasil investigasinya di Pasar Tanah Abang, bahwa kedekatan mereka karena tiap pedagang bisa memberi kisaran Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta dalam sebulan. 

Selain aparat Satpol PP, juga ada preman yang oleh Ombudsman RI disebut sebagai 'middleman' yang dimanfaatkan untuk melakukan pungutan liar (pungli) secara langsung dari pedagang.

"Mungkin mereka (aparat) merasa telanjang kalau mengutip uang, maka menggunakan 'middleman' ini," ujarnya.

Ombudsman melakukan investigasi tersebat ke tujuh lokasi, selain Pasar Tanah Abang, Stasiun Tebet, Setia Budi Menara Imperium, Kawasan Jatinegara, Setiabudi Perbanas, dan Kawasan Stasiun Manggarai.

Hasil kajian investigasi tersebut telah diserahkan ke Pemerintah Daerah (Pemda) pada November awal, dan sampai sekarang belum terlihat progres kerja Satpol PP.

"Awal November menyerahkan ke Pemda, ini sekarang monitoringnya," katanya.

Ombudsman tengah mempertimbangan rekomendasi pencopotan bagi pejabat yang tak melakukan perubahan pascainvestigasi disampaikan.

"Kalau mau main lebih keras, kami akan melakukan rekomendasi, seperti copot jabatan. Tapi kasih waktu dulu. Karena sudah tiga minggu kami kasih kajian, ini reminder aja kepada Satpol PP, kok belum ada perubahan nih," ungkapnya.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

Bamus Tunda Penggantian Setnov

  • Hoaks 8 Penyakit Tak Ditanggung BPJS Resahkan Warga Bengkulu
  • Salah Sasaran, Puluhan Ribu Penerima PKH Dihapus
  • Koresponden Asia Calling di Pakistan Terima AGAHI Award

PLN menggenjot pemerataan pasokan listrik dari Indonesia bagian barat hingga Indonesia bagian timur