Presiden Joko Widodo. Foto: KBR/DJSetiawan



KBR, Jakarta- Lembaga PBB yang membidangi hak-hak perempuan, UN Women, mendaulat Presiden Joko Widodo sebagai duta PBB dalam kampanye "HeForShe".  Kepala Perwakilan Kantor Sementara United Nation (UN) Women Indonesia, Lily Puspasari menjelaskan, memilih Joko Widodo karena dinilai memiliki visi dan misi terhadap pemenuhan hak-hak perempuan di Indonesia.

Joko Widodo merupakan salah satu dari 10 pemimpin negara yang terpilih menjadi duta. 

"Tentu kami melihat rekam jejak Indonesia--yang dalam banyak hal telah melakukan hal-hal yang cukup progresif terhadap isu tersebut. Dengan memilih presiden Jokowi, kami mengharapkan hal-hal yang sudah progresif itu bisa berkelanjutan, atau bisa ditingkatkan," jelasnya ketika dihubungi KBR melalui sambungan telepon, Jumat (2/9/2016).

HeForShe merupakan sebuah gerakan global yang dijalankan sejumlah negara, termasuk Indonesia. Tujuan kampanye tersebut untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan meningkatkan kesetaraan jender. 

Lily menambahkan, terpilihnya Joko Widodo karena komitmennya terhadap pemenuhan hak-hak perempuan. Antara lain Jokowi dinilai memiliki komitmen meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, Jokowi juga dianggap memiliki komitmen menurunkan angka kematian ibu saat proses persalinan dan  menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

"Dia juga ikut mendorong 30 persen perwakilan perempuan untuk duduk di lembaga legislatif. Selain itu, dalam kabinetnya ia juga memiliki sejumlah menteri perempuan. Beliau juga ingin memastikan tidak ada satu warga negarapun yang mengalami kekerasan, baik itu laki-laki maupun perempuan," katanya.

Pemilihan Joko Widodo sebagai duta, menurut Lily, juga bertujuan agar Presiden bisa membuat berbagai kebijakan yang menjunjung tinggi hak-hak perempuan.

Selain Jokowi, sembilan kepala negara lain juga terpilih menjadi duta. Mereka di antaranya Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Presiden Malawi Arthur Peter Mutharika, Presiden Rwanda Paul Kagame, Presiden Romania Klaus Werner Iohannis, dan Stefan Loefven yang menjabat sebagai Perdana Menteri Swedia.

Editor: Malika 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!