Banjir Garut, KLHK Kirim TIM Periksa Alih Fungsi Lahan

"Saya juga minta dicek betul, karena indikasinya penggunaan lahan secara tidak tepat. Saya mengikuti terus dari media, bahkan ada indikasi perambahan dan lain-lain,"

Kamis, 22 Sep 2016 21:31 WIB

Dampak banjir bandang di Garut, Jawa Barat. (Foto: Antara)



KBR, Jakarta- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menyebut ada indikasi perambahan hutan di balik bencana banjir bandang di Garut, Jawa Barat. Oleh karena itu, Siti telah mengirimkan tim ke lapangan untuk memeriksa apa yang sesungguhnya terjadi.

"Saya tadi pagi mengutus Sekjen dan UPT-UPT (Unit Pelayanan Terpadu) di bawah Kementerian LHK di Jawa Barat untuk turun ke Garut. Pertama memberikan simpati, bantuan dan meminta data awal apa yang sesungguhnya terjadi. Saya juga minta dicek betul, karena indikasinya penggunaan lahan secara tidak tepat. Saya mengikuti terus dari media, bahkan ada indikasi perambahan dan lain-lain," kata Siti Nurbaya di Gedung DPR Jakarta, Kamis (22/09/2016).

Menurut Siti, daerah banjir di Garut dilewati oleh aliran sungai Cimanuk. Selain itu, terdapat kawasan hutan lindung dan hutan konservasi di dekat wilayah Garut. Kata Siti, temuan data lapangan sangat diperlukan untuk membuktikan indikasi tersebut.

"Kalau soal hutan konservasi dirambah dan sebagainya saya sangat paham tentu ini menjadi keresahan kita semua," imbuh Siti.

Kata dia, seharusnya hutan konservasi tidak boleh dijamah oleh manusia.

Sebanyak 24 orang meninggal dan 17 lainnya masih dalam pencarian akibat banjir bandang di Garut. Banjir juga mengakibatkan sarana dan prasarana umum seperti sekolah rusak dan ribuan orang mengungsi.

Banjir dan longsor dipicu oleh hujan deras sejak Selasa malam. Curah hujan yang tinggi menyebabkan debit Sungai Cikamuri dan Cimanuk naik secara cepat. Kini banjir telah surut, meski begitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut telah terjadi kerusakan parah di hulu Sungai Cimanuk.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.