Alasan KLHK Tak Jatuhkan Sanksi ke RAPP

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membantah bersikap lunak kepada pengusaha dengan tidak memberikan sanksi kepada PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

Sabtu, 10 Sep 2016 22:48 WIB

Bentangan kain aksi unjuk rasa menagih pengusutan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau. (Foto: Antara)



KBR, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membantah bersikap lunak kepada pengusaha dengan tidak memberikan sanksi kepada  PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani beralasan, PT RAPP masih dalam tahap pembinaan di bawah Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Kata dia, tahap pembinaan ini merupakan salah satu tahap dalam penegakan hukum. Apabila kemudian RAPP tetap melakukan pelanggaran, maka baru bakal dijatuhi sanksi yang lebih tegas.

"Mereka lah pemegang izin di mana pembinanya adalah Dirjen PHPL, tentu mereka punya kriteria-kriteria, bagaimana sanksi-sanksi harus diberikan," kata Rasio Ridho Sani ketika dihubungi KBR, Sabtu (10/9/2016).

"Kalau kami kan penegakan hukum, kalau seandainya mereka tidak memenuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh kementerian, kami akan melakukan penegakan-penegakan hukum, sanksinya itu bermacam-macam, mulai dari peringatan, teguran, paksaan, pembekuan, perdata, pidana, itu tugasnya kami, tapi ini baru tahap pembinaan kan," imbuhnya.

Baca juga:

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memutuskan tidak memberikan sanksi kepada PT RAPP atas dugaan pembukaan lahan baru di kawasan gambut. Perusahaan tersebut hanya diperintahkan untuk menghentikan sementara kegiatannya di Pulau Padang sampai pemetaan Badan Restorasi Gambut (BRG) selesai. PT RAPP juga diminta merevisi Rencana Kinerja Tahunannya agar sesuai dengan hasil pemetaan BRG.

Sementara untuk aksi penghadangan terhadap tim BRG, KLHK memberikan sanksi administratif berupa teguran.




Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.