Di Balik Pengunduran Diri Menpan-RB Asman Abnur

PAN menyebut pengunduran diri Asman Abnur dari Menteri PAN-RB semata karena rikuh. Tapi pihak Istana mengakui, sikap Asman itu tak lepas dari pemanggilan sehari sebelum surat pengunduran diri dibuat.

Selasa, 14 Agus 2018 20:09 WIB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur. (Foto: Kemendagri.go.id)

KBR, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur yang juga kader Partai Amanat Nasional disebut sempat rikuh lantaran partainya merapat ke pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Ini diungkapkan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno kepada KBR. Ia menerangkan, di satu sisi Asman merupakan pembantu presiden dalam Kabinet Kerja, namun fakta lain menunjukkan PAN mendukung lawan politik Jokowi.

"Pak Asman itu sepenuhnya menjadi pembantu presiden dan sepenuhnya menjalankan tugasnya dengan baik. Karena partai telah mewakafkan, jadi tidak ada dilematisnya. Mungkin secara pribadi, setelah PAN secara resmi mendukung Prabowo-Sandi, tentu beliau (Asman) merasa canggung posisinya di kabinet," jelas Eddy kepada KBR melalui sambungan telepon, Rabu (14/8/2018).

"Itu manusiawi saja, sehingga Pak Asman memutuskan untuk mengundurkan diri," terang Eddy lagi.

Kata Eddy, kalaupun nantinya Asman dicopot dari jabatan menteri, PAN bakal menerima dan menghormati putusan tersebut. Sebab lanjutnya, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Kami paham bagaimanapun juga penempatan Pak Asman di kabinet merupakan representasi dari partai politik pendukung pemerintah. Namun sekarang politiknya telah berubah, sehingga dengan adanya perubahan peta politik tentu ada perubahan juga dalam posisi kabinet."

Saat ini Asman Abnur terdaftar sebagai salah satu calon legislator yang diusung PAN untuk daerah pemilihan Kepulauan Riau.

Presiden Jokowi melantik Asman Abnur sebagai Menteri PAN-RB pada 27 Juli 2016--setelah PAN memutuskan bergabung ke koalisi pemerintah pada September 2015. Sebelumnya pada Pilpres 2014, PAN berada di koalisi merah putih mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa.

Baca juga:


Asman Lantas Mengundurkan Diri, Apa Sebab?

Bila Eddy menyebut pengunduran diri Asman karena rasa sungkan politikus PAN tersebut kepada Jokowi, namun pihak Istana menunjukkan lain.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan keputusan mundur itu bukan inisiatif murni Asman. Ia mengakui, Jokowi memang memintanya dan Mensesneg Pratikno untuk memanggil Asman guna membicarakan arah politik PAN. 

"Apa yang dilakukan Pak Mensesneg kemarin, bertiga, Pak Presiden, Mensesneg, dan saya diminta untuk segera memanggil Pak Asman. Karena bagaimana pun tidak elok kalau kemudian beliau ada di pemerintahan," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (14/8/2018).

Ia mengklaim Asman menerima keputusan tersebut dengan besar hati. Pram pun menambahkan dalam waktu dekat presiden akan mengumumkan pengganti Asman. Namun dia belum memastikan apakah kursi yang ditinggalkan kader PAN tersebut akan diisi kembali oleh kader parpol atau golongan profesional.

Pihak Istana menyatakan telah menerima surat pengunduran diri Menteri PAN-RB, Asman Abnur, Selasa (14/8/2018). Seskab Pramono Anung mengatakan, surat itu diserahkan langsung oleh Asman kepada Mensesneg Pratikno.

"Keberadaan Pak Asman dalam pemerintahan selama ini cukup baik, kita mengucapkan terima kasih. Tapi karena perbedaan pilihan politik itu menjadi berbeda. Kami bertemu baik-baik, selesai baik-baik."

Baca juga:

Senada, Wakil Presiden Jusuf Kalla tak mengelak perombakan kabinet jilid IV ini tak lepas dari perubahan arah dukungan PAN. Partai itu memilih bergabung ke koalisi oposisi pada pemilihan presiden 2019 dan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Ia pun membenarkan bahwa reshuffle Kabinet Kerja bakal segera dilakukan.

"(Dampak perubahan peta koalisi?) Ya tentu ada. Kinerja Pak Asman bagus, sangat rapi. Tidak jauh dengan Yuddy Chrisnandi. (Tidak khawatir reshuffle terlalu politis?) Kabinet ini kan ada hubungannya dengan politik," kata Kalla di kantornya, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Meski begitu, dia belum mau memastikan mengenai waktu perombakan. Kalla meminta semua pihak menunggu keputusan resmi Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan sikap PAN yang mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 menyebabkan gejolak di internal koalisi Jokowi. Meski begitu, Pratikno juga belum bisa memastikan siapa yang akan menggantikan Asman.

Baca juga:


Risiko Perombakan

Menyusul wacana perombakan ini, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio berpendapat Presiden Jokowi tak perlu menunjuk menteri baru untuk menggantikan posisi Asman di Kemenpan-RB. Ia justru menyarankan Jokowi cukup menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk merampungkan pekerjaan yang ditinggalkan Asman.

Ia beralasan, masa kabinet Jokowi sudah hampir habis, sehingga penunjukkan menteri pengganti tak akan efektif.

"Kalau kinerja kan belum selesai kabinetnya, tapi bukan berarti kalau belum selesai jelek rapornya. Kalau soal diganti kan hak presiden. Tapi kinerja dia (Asman) jauh lebih baik. (Dibanding Yuddy Chrisnandi?) Iya," kata Agus kepada KBR, Selasa (14/8/2018).

"(Ini) kan tinggal sebentar. April juga sudah tidak efektif, karena sudah Pemilu. Mau diganti siapa saja bisa, karena sistemnya sudah berjalan. Plt cukup. Salah satu deputinya saja suruh jadi Plt," tambahnya.

Kata Agus, kebijakan Jokowi merombak Asman karena berbeda pandangan politik itu sah saja. Ditambah, Asman pun mendaftar sebagai calon anggota legislatif Pemilu 2019. Meski, ia menilai kinerja Asman selama dua tahun terakhi lebih baik ketimbang pendahulunya, Yuddy Chrisnandi.

Asman dinilai sudah bisa menjalankan berbagai peraturan juga Undang-undang Aparatur Sipil Negara. Kendati memang belum bisa merampungkan persoalan pekerja honorer yang menuntut diangkat sebagai PNS.

Ia melanjutkan, pada sisa pemerintahan saat ini, Jokowi bisa menunjuk siapapun sebagai pengganti Asman. Jika mencari menteri terlalu merepotkan maka Jokowi cukup menunjuk Plt dari Kementerian PAN-RB. Ia yakin, kinerja kementerian tak akan terganggu, termasuk saat penerimaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang ditargetkan terlaksana akhir Agustus 2018.

Baca juga:





Editor: Nurika Manan

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Puluhan organisasi Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi".