PPATK Endus Transaksi 3,6 T, Kapolri: Tak Ada Aliran Dana Freddy Budiman

Sementara BNN sebut transaksi itu terkait terpidana seumur hidup narkoba, Pony Tjandra

Jumat, 19 Agus 2016 21:54 WIB

Kapolri Tito Karnavian (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Kepala Kepolisian Indonesia, Tito Karnavian menyebut laporan yang diberikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPTAK) tidak terkait jaringan narkoba Freddy Budiman. Sebelumnya, Tito telah bertemu dengan Ketua PPATK Muhammad Yusuf pada Senin lalu.

Meski begitu, bekas Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu tak mau banyak berkomentar soal penyelidikan tersebut.

"Itu nggak boleh rahasia itu. (Sudah dilihat?) Sudah ada tapi nggak ada kaitan saya lihat," kata Tito Karnavian di Gedung KPK Jakarta, Jumat, (19/08/2016).

Hal senada juga diungkapkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) setelah menyelidiki hasil laporan PPATK soal aliran dana kasus narkoba sebesar Rp 3,6 triliun. Hasil temuan itu tak menemukan adanya aliran dana jaringan Freddy Budiman. Deputi Pemberantasan BNN Arman Depari mengatakan transaksi sebesar 2,8 triliun di antaranya merupakan milik terpidana narkoba seumur hidup Pony Tjandra.

Sebelumnya, terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman menyebut telah memberikan uang hingga ratusan miliar rupiah kepada sejumlah petinggi TNI, Polri dan BNN. Uang itu diberikan untuk memuluskan bisnis narkobanya.

Pengakuan Freddy tersebut diungkapkan oleh Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Harris Azhar. Kata Harris, Freddy mengungkapkan hal itu saat ia berkunjung ke penjara Nusakambangan, Jawa Tengah pada 2014 silam.

Editor: Dimas Rizky 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Indonesia masih menghadapi masalah jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Pertambahan jumlah penduduk tidak seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja.