Ilustrasi: Freddy Budiman terpidana mati kasus narkoba. (Foto: KBR/ M. Ridlo)

KBR, Jakarta- Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) mengumpulkan contoh-contoh kasus penyalahgunaan wewenang aparat dalam pemberantasan narkoba. Kasus-kasus ini akan diteruskan ke posko yang dibuka Kontras.

Menurut Koordinator Advokasi PKNI, Totok Yulianto, kasus itu antara lain berupa pemerasan, pelanggaran HAM, pelanggaran prosedur, dan penyiksaan terhadap korban Napza. Kata dia, PKNI memang belum mendapatkan kasus spesifik mengenai aparat yang membeking narkoba. Namun dalam sejumlah kasus, barang bukti dimainkan oleh aparat. Sehingga pengedar bisa dijerat ringan, karena barang buktinya dikurangi oleh polisi.

"Kalau untuk pengedar segala macam, kami sih tidak punya data yang lebih jelas," jelasnya kepada KBR, Jumat (5/8/2016) malam.

"Walaupun ada beberapa kasus dia sebenarnya pengguna narkotika tapi dijerat pasal pengedar. Masih ada kasus-kasus seperti itu," jelasnya.

Totok  mendesak BNN, Polri, dan TNI fokus mencari keterlibatan personelnya dalam bisnis narkoba, dan menghentikan laporan terhadap Koordinator Kontras Haris Azhar.

Kata dia, keterlibatan aparat dalam bisnis narkoba telah menjadi cerita umum di kalangan korban Napza. Kata dia, tiga lembaga itu harusnya melihat gambaran besar dari keterlibatan anggotanya.

"Seharusnya pemerintah melihat ini secara lebih real. Bukan hanya pada case per case: Seperti mencari jenderal bintang dua itu; atau siapa yang menyuruh mencabut CCTV. "Ini harus dilihat dalam gambaran makro, apakah ini memang menimbulkan peluang oknum bermain dalam peredaran narkotika," tambahnya. 


Editor: Rony Sitanggang

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!