Persaudaran Korban Napza Kumpulkan Contoh Penyalahgunaan Wewenang Aparat

"Seharusnya pemerintah melihat ini secara lebih real. Bukan hanya pada case per case: Seperti mencari jenderal bintang dua itu; atau siapa yang menyuruh mencabut CCTV. "

Jumat, 05 Agus 2016 21:15 WIB

Ilustrasi: Freddy Budiman terpidana mati kasus narkoba. (Foto: KBR/ M. Ridlo)

KBR, Jakarta- Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) mengumpulkan contoh-contoh kasus penyalahgunaan wewenang aparat dalam pemberantasan narkoba. Kasus-kasus ini akan diteruskan ke posko yang dibuka Kontras.

Menurut Koordinator Advokasi PKNI, Totok Yulianto, kasus itu antara lain berupa pemerasan, pelanggaran HAM, pelanggaran prosedur, dan penyiksaan terhadap korban Napza. Kata dia, PKNI memang belum mendapatkan kasus spesifik mengenai aparat yang membeking narkoba. Namun dalam sejumlah kasus, barang bukti dimainkan oleh aparat. Sehingga pengedar bisa dijerat ringan, karena barang buktinya dikurangi oleh polisi.

"Kalau untuk pengedar segala macam, kami sih tidak punya data yang lebih jelas," jelasnya kepada KBR, Jumat (5/8/2016) malam.

"Walaupun ada beberapa kasus dia sebenarnya pengguna narkotika tapi dijerat pasal pengedar. Masih ada kasus-kasus seperti itu," jelasnya.

Totok  mendesak BNN, Polri, dan TNI fokus mencari keterlibatan personelnya dalam bisnis narkoba, dan menghentikan laporan terhadap Koordinator Kontras Haris Azhar.

Kata dia, keterlibatan aparat dalam bisnis narkoba telah menjadi cerita umum di kalangan korban Napza. Kata dia, tiga lembaga itu harusnya melihat gambaran besar dari keterlibatan anggotanya.

"Seharusnya pemerintah melihat ini secara lebih real. Bukan hanya pada case per case: Seperti mencari jenderal bintang dua itu; atau siapa yang menyuruh mencabut CCTV. "Ini harus dilihat dalam gambaran makro, apakah ini memang menimbulkan peluang oknum bermain dalam peredaran narkotika," tambahnya. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

RKUHP, Koalisi Kebebasan Pers Sangsi Audiensi dengan DPR Bawa Perubahan

  • BMKG : Kemarau di Aceh Berlanjut Hingga Maret
  • Israel Beli Minyak Ke ISIS
  • TC Tahap Dua TImnas, Milla Tak Panggil Evan Dan Ilham

Tidak lama lagi kita akan merayakan pesta rakyat yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang jatuh pada tahun 2019.