Presiden Joko Widodo (tengah) meninggalkan ruang sidang Paripurna seusai sidang RUU APBN 2017 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8). (Foto: Antara)



KBR, Jakarta- Pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 5,3 persen. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat membacakan nota keuangan di depan Dewan Perwakilan Rakyat.

Jokowi mengatakan, besaran pertumbuhan ekonomi itu sudah memperhitungkan seluruh dinamika yang ada dan tantangan yang dihadapi Indonesia tahun depan. Menurutnya, asumsi itu sudah realistis dan kredibel.

"Prospek perekonomian global diperkirakan akan membaik. Meskipun, kita harus bekerja keras menghadapi ketidakpastian yang bersumber dari perlambatan ekonomi di berbagai negara berkembang, serta prospek pemulihan ekonomi negara-negara maju yang belum sesuai harapan. Namun demikian, dampak positif dari implementasi kebijakan pemerintah yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi I sampai dengan XII diharapkan mampu menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan merata di seluruh Indonesia," kata Jokowi di komplek Parlemen, Selasa (16/08/16).

Jokowi mengatakan, pertumbuhan ekonomi tahun 2017 masih mengandalkan pemerataan di seluruh negeri, terutama di bidang pembangunan infrastruktur. Kata dia, itu menjadi salah satu pendorong ekonomi yang kuat.

Jokowi berujar, laju inflasi tahun 2017 diperkirakan berada pada kisaran 4,0 persen. Dia berkata, penguatan konektivitas rasional diproyeksikan mampu menciptakan efisiensi sistem logistik nasional. Dengan demikian, harga komoditas dapat dapat terjaga. Dia menambahkan, sebagai komitmen pengendalian inflasi, pemerintah juga menyediakan dana cadangan untuk menjaga ketahanan pangan serta stabilisasi harga. Alokasi dana itu antara lain akan digunakan untuk kebijakan subsidi pangan, program ketahanan pangan seperti penyelenggaraan operasi pasar, serta penyediaan beras untuk masyarakat miskin.

Mengenai nilai tukar rupiah, Jokowi menyatakan pemerintah memperkirakan nilainya   Rp 13.300 per dolar Amerika Serikat. Kata dia, upaya penguatan di sektor keuangan dibangun oleh pemerintah bersama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Pasar keuangan juga diupayakan bisa lebih dalam, sehingga mempengaruhi arus modal yang masuk ke pasar keuangan Indonesia, sekaligus mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Jokowi berujar, asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar USD 45 per barel. Dia berkata, peningkatan kebutuhan energi dalam rangka pemulihan ekonomi global menjadi faktor yang mempengaruhi harga minyak pada tahun 2017. Sementara untuk volume minyak dan gas bumi yang siap dijual selama tahun 2017 diperkirakan mencapai 1,93 juta barel setara minyak per hari, yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 780 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,15 juta barel setara minyak per hari.


Pedoman Penyusunan

Presiden Joko Widodo menyatakan tiga kebijakan utama yang dijadikan pedoman penyusunan RAPBN 2017. Tiga kebijakan tersebut antara lain kebijakan perpajakan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan. Kebijakan pertama tentang perpajakan, kata Presiden, ditujukan untuk mendukung ruang gerak perekonomian.

"Selain sebagai sumber penerimaan, perpajakan diharapkan dapat memberikan insentif untuk stimulus perekonomian," kata Jokowi dalam pidato tentang Nota Keuangan di kompleks DPR/MPR Senayan, Selasa (16/8/2016).

Presiden Jokowi menambahkan, kebijakan kedua terkait belanja, diarahkan untuk peningkatan belanja produktif dan prioritas

"Antara lain difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastrukur, perlindungan sosial, subsidi yang tepat sasaran, dan penguatan desentralisasi fiskal," lanjutnya.

Selanjutnya, kebijakan ketiga tentang pembiayaan, menurutnya, bertujuan untuk memperkuat daya tahan dan pengendalian risiko dengan menjaga defisit dan rasio utang.

Tema kebijakan fiskal tahun 2017 yang ditetapkan pemerintah adalah "Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan".

Menurut Presiden, RAPBN 2017 disusun berdasarkan pencapaian tahun 2015 dan kondisi faktual pada 2016.

Pada 2015, Presiden mengklaim telah melakukan transformasi fundamental ekonomi. Peralihan dari paradigma pembangunan konsumtif ke produktif.

"Kita juga meletakkan paradigma Indonesia Sentris, di mana pembangunan tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa, tetapi merata di seluruh tanah air," ujarnya.

Untuk tahun 2016, Presiden menyebut upaya percepatan pembangunan dan perbaikan proses penganggaran. Presiden mengklaim berbagai langkah pemerintah menjaga stimulus fiskal telah menuai hasil.

Hal ini terlihat dari naiknya pertumbuhan ekonomi di Triwulan Kedua 2016 (5,18 persen), serta pertumbuhan sektor-sektor andalan.

"Sektor-sektor terbesar seperti pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan dan perdagangan tumbuh lebih tinggi dibanding Triwulan Pertama 2015," jelas Jokowi.

Selain aspek pertumbuhan, Presiden juga menyatakan inflasi mampu dikendalikan. Kata Jokowi, realisasi inflasi Juli adalah yang terendah dalam lima tahun terakhir. Sementara, selama dua tahun, lanjut Jokowi, indikator kesejahteraan berhasil ditingkatkan.

"Tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 10,86 persen. Tingkat ketimbangan berhasil dikurangi 0,40. Tingkat pengangguran diturunkan menjadi 5,5 persen," papar Jokowi.   

Penerimaan Pajak

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan penerimaan pajak pada 2017 bisa tumbuh 14 persen dibanding 2016. Darmin mengatakan, penghitungan perkiraan penerimaan pajak itu sudah mempertimbangkan banyak hal, termasuk asumsi inflasi.

"Kalau Anda ambil angka itu terhadap pajak saja, bukan secara keseluruhan, maka sebenarnya kenaikan perkiraan realisasi APBNP 2016 dengan RAPBN-nya, maka kenaikkannya bergerak antara 13 dan 15 persen. Ambillah tengahnya, yang 14 persen. Orang pajak itu kalau mau menghitung kenaikannya, setelah dimasukkan dengan inflasi," kata Darmin di kantor Ditjen Pajak, Selasa (16/08/16).

Darmin mengatakan, inflasi yang ikut mempengaruhi pertumbuhan penerimaan pajak, biasanya bergerak antara 4 sampai 5 persen. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga bakal mempengaruhi, yang diasumsikan pada 2017 sebesar 5,3 persen. Sehingga, apabila dijumlahkan, nilainya 9,3 persen, menurut Darmin, selisih yang sekira 4,7 persen merupakan upaya ekstra Ditjen Pajak untuk meningkatkan penerimaannya.

Pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2016, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.548,7 triliun. Nilai itu kemudian direvisi dalam anggaran penerimaan dan belanja negara perubahan (APBNP) menjadi 1.539,2 triliun. Padahal, pada 2015 lalu, penerimaan negara dari pajak dalam APBN sebesar 1.240,4 triliun. Siang tadi, Presiden Joko Widodo menyatakan target penerimaan negara dari pajak sebesar 1.495,9 triliun. Darmin berujar, target penerimaan tahun ini memang sangat tinggi, karena termasuk kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty sebesar 165 triliun. 


Editor: Rony Sitanggang


Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!