Kerjasama Berantas Korupsi, KPK-Polri Terbitkan Sprindik Elektronik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kepolisian Indonesia sepakat bekerjasama memberantas korupsi. Caranya, kedua lembaga tersebut akan menerbitkan surat perintah penyidikan elektronik.

Jumat, 19 Agus 2016 15:03 WIB

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) berjabat tangan dengan Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) seusai melakukan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/8). (Antara)



KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kepolisian Indonesia sepakat bekerjasama memberantas korupsi. Caranya, kedua lembaga tersebut akan menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) elektronik.

Ketua KPK, Agus Raharjo mengatakan, sprindik elektronik itu dapat dilihat oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.

"Jadi nanti dimulainya penyidikan itu seluruh Polres, Kajari (Kejaksaan Negeri), diawasi Polri, Jaksa Agung dan KPK. khusus untuk tipikor (Tindak Pidana Korupsi) loh ya. Karena kalau pidana umum kan KPK nggak berwenang," kata Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Jumat (19/08/2016).

Selain itu, KPK juga akan membantu kekurangan dana operasional untuk tindak pidan korupsi (tipikor) di Bareskrim Polri. Meski begitu, belum dibahas secara spesifik teknis kerjasama tersebut.

"KPK dan Polri itu tidak dibahas secara spesifik. Pak Tito mengungkapkan ada kekurangan dana operasional, nanti kita secara bersama-sama membantu, nanti Bareskrim dan KPK bekerja sama mengerjakan secara khusus," ujar Agus.

Sementara itu, Kapolri Tito Karnavian mengaku geram dengan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, kerjasama antara KPK terus dijalin.

"Kita masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. KPK anggarannya sudah baik, posisi politiknya juga kuat. Di sisi lain, Polri kelemahannya di bidang anggaran. Budaya organisasinya masih banyak yang perlu diperbaiki krn besar. Dan yg ketiga kelebihannya jaringan (Polri) luas SDM-nya banyak 430 ribu," ujar Tito.

Kepolisian juga siap mendukung terkait jumlah personel, kewenangan, jaringan maupun informasi. Kedua lembaga itu sepakat untuk membidik adanya kebocoran anggaran di instansi pemerintah.

"Kami sepakat mendukung pemerintah dalam pendapatan anggaran negara untuk menutupi kebocoran di sektor penerimaan negara seperti pajak, bea cukai, BUMN," ungkap Tito.




Editor: Quinawaty
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Ombudsman Sebut Ada Indikasi Maladministrasi Dalam Kecelakaan Kerja Konstruksi

  • KPU Tegaskan Akan Berikan Sanksi Bagi Parpol yang Pakai Gambar Presiden
  • Petani Garam Jatim Akan Layangkan Surat Protes ke Jokowi

Di Indonesia jumlah penduduknya adalah 250 juta penduduk dengan investor atau investasi di pasar modal adalah 1 juta orang saja yang berinvestasi.