Kaukus Pancasila DPR: Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Belajarlah dari Mesir

Di Mesir, azan menggunakan pengeras suara hanya di masjid besar yang sudah ditentukan. Sementara di masjid kecil tidak menggunakan pengeras suara.

Selasa, 02 Agus 2016 08:35 WIB

Ilustrasi pengeras suara. (Foto: bimasislam.kemenag.go.id)



KBR, Jakarta - Kaukus Pancasila DPR mendorong penggunaan pengeras suara atau speaker rumah ibadah diatur lebih jauh dalam peraturan baru.

Aturan penggunaan alat pengeras suara di rumah ibadah sebelumnya dikeluarkan lewat Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama pada tahun 1978.

Anggota Kaukus Pancasila DPR Maman Imanulhaq menyatakan aturan baru diperlukan untuk menghindari konflik akibat penggunaan pengeras suara seperti yang terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara, akhir pekan lalu.

Baca: Kerusuhan Tanjungbalai, Tersangka Bertambah Jadi 17 Orang

Maman mengatakan aturan Dirjen Bimas Islam tahun 1978 tidak banyak diketahui orang, sehingga banyak orang menggunakan speaker rumah ibadah sembarangan dan akhirnya memicu protes.

"Aturan itu tidak bergigi, tidak menggigit," ujarnya kepada KBR, Senin (1/8/2016) malam.

"Kalau saya mendorong penguatan regulasi yang ini di satu sisi. Itu yang terus kita harus kuatkan. Makanya regulasi ini harus kembali diatur. Sehingga toleransi dan komunikasi itu bisa betul ditegakkan," paparnya lagi.

Maman menjelaskan, Indonesia bisa berkaca pada Mesir. Di negara yang juga mayoritas Islam itu, panggilan salat atau azan hanya dikumandangkan di masjid besar di lokasi yang telah ditetapkan. Sehingga, azan tidak akan saling bersahut-sahutan dan akhirnya menimbulkan polusi suara.

"Masjid kecil lainnya hanya perlu azan di dalam," jelasnya.

Baca: Kemenag Segera Tinjau Aturan Pengeras Suara di Masjid

Maman mengatakan pihaknya juga akan menagih penyelesaian RUU Kerukunan Umat Beragama di Kementerian Agama. Pihaknya berencana meminta audiensi dalam waktu dekat.

Maman mengatakan RUU Kerukunan Umat Beragama sudah terus dianggarkan setiap tahun, tapi sampai saat ini publik tidak tahu isinya apa.

"Ini kan ada ketidaksungguhan. Toleransi hanya dijadikan proyek," katanya lagi.

Editor: Agus Luqman
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

OTT di PN Jaksel, KPK Tetapkan Dua Orang Tersangka

  • DPR Akan Panggil Panglima TNI Terkait Pembelian Helikopter AW 101
  • Polres Jombang Temukan Modus Penjualan Narkoba Secara Kredit
  • Presiden AS Pilih Pertahankan Pasukan dari Afghanistan

Impor barang dari luar negeri selalu diawasi dan memiliki ketentuan, jangan sampai Anda menjadi orang yang tidak tahu ketentuan yang dimiliki Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta