Menteri ESDM Archandra Tahar. (Foto: Antara)



KBR, Jakarta- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto mengaku bakal memanggil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar untuk mengklarifikasi langsung terkait isu dua kewarganegaraannya. Wiranto berjanji bakal mengumumkan langsung hasil pertemuan yang direncanakan dilakukan hari ini.

"Saya tau apa yang mau kamu tanyakan lah yah. Saya nanti dengan yang bersangkutan lah yah. Saya akan mengundang pak Arcandra sama saya akan menjelaskan hal-hal yang memang perlu dijelaskan pada masyarakat. Tapi intinya kamiakan menjelaskan apa adanya," ujarnya kepada wartawan   di Istana Negara, Senin (15/08).

Wiranto menegaskan permasalahan tersebut harus segera diselesaikan. Kata dia, jangan sampai masalah ini justru malah menggangu kinerja pemerintahan.

"Orientasinya jelas orientasi untuk kebaikan yah. Untuk hal-hal yang menyangkut bagaimana pemerintah bisa lebih tenang, lebih baik tentu untuk memenuhi harapan publik. Jadi nanti saya akan menjelaskan," ujarnya.

Dia berjanji akan membeberkan semua hasil pertemuan  tanpa ada yang ditutup-tutupi.

"Supaya selesai yah, nggak ada yang ditutup-tutupin. Cuma jangan sampai ada penjelasan yang simpang siur yah. Kita kan ingin bekerja, ingin segera memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Termasuk pak Arcandra tentunya. Kalo udah selesai masalah itu bisa kerja dengan tenang. Nanti kita jawab," tambahnya.


Klarifikasi

Dewan Perwakilan Rakyat mendesak Pemerintah untuk segera mengklarifikasi secara resmi terkait isu dua kewarganegaraan Menteri ESDM, Arcandra Tahar. Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan, seharusnya pemerintah tidak mentoleransi adanya warga negara yang memiliki dua kewarganegaraan.

"Nah oleh sebab itu saya kira Pak Jokowi harus segera meng-clear-kan masalah ini, sebab kalau ini tidak di clear-kan ini bisa jadi preseden bahwa penganggkatan pejabat penting setingkat menteri itu tidak melalui prosedur yang baik," ujarnya kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta.

Fahri juga mempertanyakan kinerja orang-orang di sekitar Presiden Joko Widodo yang cenderung membiarkan Presiden dalam mengambil keputusan yang salah. Menurut dia, Presiden tidak boleh dibiarkan mengambil keputusan yang salah, karena harus melalui berbagai prosedur dan mekanisme.

"Ini tidak melewati prosedur sistem yang baik di lingkungan Istana, BIN, Setneg, Imigrasi dan lain-lain itu tidak dilewati, Kemenlu dan sebagainya. Harusnya itu dilalui dulu baru yang bersangkutan dipilih," ujarnya.

Dia menambahkan, kalau benar Archandra memiliki dua kewarganegaraan maka Presiden harus memberhentikannya terlebih dahulu sampai ada klarifikasi yang jelas dan resmi. Pasalnya kata dia, ketika seorang ditunjuk menjadi menteri maka orang tersebut menjadi presiden di sektor itu, dan UUD menyebutkan seorang menteri bukan pejabat negara biasa.

"Jadi ini tidak bisa sembarangan. Karena dia memegang satu sektor yang dalam UUD 1945 paling ketat pengaturannya yaitu Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," tambahnya.


Tak Ganggu Kinerja

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) arcandra Tahar enggan mengomentari isu dwi-kewarganegaraannya. Meski demikian, Arcandra menyatakan isu itu tidak mengganggu kinerjanya. Dia hanya menyatakan ingin berfokus pada pekerjaannya di Kementerian ESDM.

"Mohon kirasanya saya dikasih jalan ya. Saya masih ada meeting. (Isu paspor bagaimana?) Ini masalahnya adalah perekonomian, masalah gas. Kita tutup sampai di situ saja. (Apa mengganggu kinerja?) Yang jelas kami kerja saja. Seperti tadi, ada hal-hal yang harus saya kerjakan secepatnya, sesuai arahan Presiden," kata Arcandra di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (15/08/16).

Saat diminta komentarnya tentang isu dwikewarganegaraannya, Arcandra tidak memberikan banyak komentar. Arcandra hanya mengatakan, saat ini dia masih berfokus pada isu-isu energi. Dia mencontohkan isu yang saat ini sedang serius dikerjakan adalah kajian tentang gas murah untuk industri dan pengembangan blok Masela.

Sebelumnya, isu tentang dwiwarganegaraan Arcandra ramai dibicarakan di media sosial. Arcandra disebut telah menjadi warga negara Amerika Serikat. Di situs resmi Kementerian ESDM, Arcandra menegaskan dia adalah warga negara Indonesia, bukan warga Amerika Serikat. Namun, hari ini, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan Arcandra pernah memiliki paspor Amerika serikat, meski dia juga mengatakan sampai sekarang status Arcandra masih WNI.


Editor: Rony Sitanggang


Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!