Eks Menteri ESDM Arcandra Tahar. (Foto: Antara)



KBR, Jakarta- Bekas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar datang ke Istana hari ini. Arcandra enggan memberikan penjelasan gamblang dan hanya menjawab kedatangannya dalam rangka silaturahmi.

"Silaturahmi harus tetap dijaga. Ini dalam rangka silaturahmi. (Apa saja yang dibincangkan?)  Ya kan macam-macam, ini kan hari kemerdekaan. Kalau datang untuk silaturahmi kapan aja bisa kan, bisa hari Senin, Selasa, Rabu," kata Arcandra seusai salat di Masjid Baiturrahim kompleks Istana, Rabu (17/8/2016).

Arcandra juga bungkam ketika ditanya tentang status kewarganegaraannya. Ia juga menolak menjawab ketika ditanya sejauh mana ia paham dengan aturan kewarganegaraan di Indonesia sebelum diangkat menjadi menteri.

"Aduh teman-teman ini susah benar pertanyaannya, udah ya, nanti ya," kelit Arcandra.

Arcandra datang ke Istana sekitar pukul 14.00 dan keluar sekitar pukul 17.00. Arcandra terlihat menenteng beberapa lembar kertas. Namun, ia lagi-lagi tak bersedia memberikan penjelasan.

"Orang bawa kertas nggak boleh, kertas ya nggak apa-apa, just in case kalau ada yang perlu dicatat," ujar dia.

Arcandra juga belum bersedia mengungkapkan tentang rencana setelah dicopot. Ia tak memberikan jawaban pasti tentang kemungkinan ia bakal tetap aktif di pemerintahan.

"Banyak yang bisa kita bantu untuk pemerintahan ini. Kan saya sudah bilang kemarin, umat terbaik itu apa? Apakah harus jadi menteri? Kan enggak, selama dia bisa ammar maruf nahi munkar (mengajak ke hal baik dan mencegah ke hal buruk)," tuturnya.

Arcandra mengaku tidak menyesal dicopot kendati telah memberikan masukan untuk Blok Masela.

"Kok bisa ya menyesal ya, nggak ada. Semuanya sudah ada yang mengatur, yang namanya takdir nggak ada yang tahu," kata dia. 

Maladministrasi

Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Amzulian Rifai mengatakan pemilihan seorang menteri seharusnya secara profesional. Ini menyusul polemik kewarganegaraan ganda Arcandra Tahar yang kemudian lolos menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kata dia, untuk menemukan adanya dugaan maladministrasi dalam proses pengusulan Arcandra kepada Presiden Joko Widodo, harus melalui pembuktian terlebih dahulu.

"Mestinya profesionallah siapa yang memilih itu, mesti dicek. Tentu di sana kan Badan Intelejen juga dilibatkan misalnya, harusnya seperti itu. Termasuk Sekretariat Negaranya mengecek itu. Kalau ada kesalahan-kesalahan lainkan mesti ada pembuktian dulu. Mesti kita buktikan tuduhan-tuduhan seperti itu, kita kan hanya mengira-ngira nih. Pemerintah mestinya transparan kepada publik, persoalannya mau nggak transparan gitu lho," kata Amzulian Rifai saat dihubungi KBR, Rabu (17/08/2016).

Ombudman akan membicarakan persoalan Arcandra pada rapat pleno Senin, pekan depan. Dalam rapat itu,   akan segera menentukan sikap dalam kasus tersebut.

"Nanti hari Senin ini akan kita angkat dalam pleno kita. Apa sikap kita gitu, kan kita nggak boleh bicara institusi padahal saya pribadi," imbuhnya.

Amzulian juga memaparkan syarat mutlak sebagai menteri harus Warga Negara Indonesia (WNI). Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 22 ayat 2 a UU Kementerian Negara. Pasal itu secara tegas mengatur menteri harus memenuhi persyaratan sebagai warga negara Indonesia.

"Yang paling sederhana sesungguhnya kan di dalam UU Kementerian Negara itu kan syarat pokoknya WNI dulu. Kalau bukan WNI kan gugur semuanya nih, mau sepinter setinggi langit pun kita nggak mempersoalkan itu kan," imbuhnya.

Arcandra diberhentikan setelah diketahui memiliki kewarganegaraan Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Maret 2012 lalu, Arcandra disumpah setia untuk menjadi warga negara AS. Sebulan sebelumnya, dia telah memperpanjang paspor Indonesia miliknya. Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006, secara otomatis status WNI Arcandra hilang.


Editor: Rony Sitanggang

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!