Soal CCTV Nusakambangan, Dirjen Lapas Minta Inspektorat Klarifikasi Pernyataan Sitinjak

Ini untuk mengklarifikasi pengakuan Sitinjak kepada Koordinator Kontras Haris Azhar ketika bertemu di Lapas Nusakambangan pada 2014.

Minggu, 31 Jul 2016 08:37 WIB

Penjagaan di area Lapas Nusakambangan. (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta - Dirjen Lembaga Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM I Wayan Dusak meminta Inspektorat Jenderal memeriksa bekas Kepala Lapas Nusakambangan Liberty Sitinjak. Ini untuk mengklarifikasi pengakuan Sitinjak kepada Koordinator Kontras Haris Azhar ketika bertemu di Lapas Nusakambangan pada 2014.

Dalam pernyataan yang ditulis Haris Ashar, Sitinjak mengaku sering diminta oleh pejabat BNN untuk mencabut kamera CCTV yang mengawasi Freddy Budiman 24 jam.

"Yang dikonfirmasi itu yang memberi penjelasan, siapa namanya? Liberty itu, saya nggak tahu, saya belum sempet nanya dia, saya baru minta dari inspektorat untuk menanyakan, karena itu bukan kewenangan saya," kata I Wayan Dusak ketika dihubungi KBR.

I Wayan mengaku ragu akan kebenaran pengakuan tersebut. Ia yakin anak buahnya tidak bakal melanggar aturan dengan menurunkan kamera CCTV milik Lapas.

"Emang kita anak buahnya BNN? kan gitu aja. Kalau petugas BNN suruh masang CCTV, iya, tapi kalau untuk menghilangkan, ya nggak benar. Kalau pun ada, ya mungkin saja ada, tapi pasti tidak akan dilakukan oleh anak buah saya," kata Wayan.

Baca Juga:

Menurut Wayan, seharusnya BNN juga melakukan penelusuran internal lantaran pejabatnya dituding terlibat.

"Kan yang diceritakan orang BNN, mestinya dari BNN aja menyelidiki," ujarnya.

Sebelumnya, Koordinator Kontras Haris Azhar mengungkapkan pertemuannya dengan Freddy Budiman dan Kepala Lapas Nusakambangan Sitinjak dua tahun silam.

Dalam pertemuan itu, kata Haris, Freddy mengaku mengelola bisnis narkoba dengan bantuan sejumlah penegak hukum. Terpidana mati kasus narkoba itu sempat menyetor uang sekitar 450 miliar kepada BNN dan 90 miliar kepada pejabat Mabes Polri selama beberapa tahun untuk memuluskan jalan menyelundupkan narkoba ke Indonesia.


Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

KPPU Belum Temukan Indikasi Monopoli PT IBU

  • Menristek Bakal Tindak Dosen HTI Sesuai Prosedur
  • PUPR Kejar Sejumlah Ruas Trans Sumatera Beroperasi 2018
  • Kelangkaan Garam, Kembali ditemukan Garam Tak Berlogo BPOM

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.