Survei Indikator: Mayoritas Warga Papua Tak Mau Pisah dari Indonesia

Survei Indikator itu dilakukan sejak 23 Maret hingga 3 April 2017. Survei dilakukan terhadap 710 responden berusia minimal 17 tahun. Hasilnya, mayoritas memilih tetap ingin menjadi bagian dari NKRI.

Jumat, 05 Mei 2017 18:52 WIB

Ilustrasi. Bangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Skouw Kota Jayapura Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini. PLBN Skouw akan diresmikan Presiden Jokowi pada 9 Mei 2017. (Foto: ANTARA)


KBR, Jakarta - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia menyatakan 60 persen masyarakat Papua ingin tetap menjadi bagian dari Indonesia. Hanya 18 persen yang menginginkan Papua berpisah dari Indonesia.

Peneliti Indikator Politik Indonesia Hendro Prasetyo menyebut mayoritas masyarakat Papua puas terhadap kinerja pemerintah pusat dan daerahnya.

"Kalau kita baca berita-berita mengenai Papua, kita akan melihat gambaran sangat seram misalnya kampanye dukungan terhadap Papua Merdeka. Itu selalu menghasilkan informasi yang mengerikan. Tapi survey ini justru menunjukkan optimisme warga Papua," kata Hendro di kantor Indikator, Jumat (5/5/2017).

Survei Indikator itu dilakukan sejak 23 Maret hingga 3 April 2017. Survei dilakukan terhadap 710 responden berusia minimal 17 tahun. Hasilnya, kata Hendro, mayoritas responden memilih tetap ingin menjadi bagian dari Indonesia.

Namun, kata Hendro, penelitian ini tidak merinci perbandingan porsi responden dari suku-suku asli Papua maupun warga pendatang. Hasil survey Indikator hanya menunjukkan mayoritas responden dari berbagai latar belakang suku, agama, usia dan pendidikan tidak menginginkan Papua merdeka.

Hendro mengklaim tingkat kepuasan masyarakat Papua terhadap kinerja pemerintah pusat dan daerah masih cukup baik. Survei Indikator itu, kata Hendro, menunjukkan 71 persen responden cukup puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo.

Indikator kepuasan itu, kata Hendro, mengacu pada situasi PT Freeport Indonesia saat ini, program tol laut yang dicanangkan Jokowi, dan kebijakan BBM satu harga di seluruh wilayah Indonesia.

"Bisa kita lihat sebagian besar masyarakat mendukung pemerintah Indonesia mengenai masalah Freeport. Tapi dukungan ini alasannya adalah soal kedaulatan. Sementara yang mendukung Freeport bisa dilihat alasan dominannya antara lain karena sudah membuka lapangan kerja dan memberi kontribusi pada masyarakat. Makanya publik cenderung tidak setuju PT Freeport berhenti beroperasi," kata Hendro.

Survei Indikator juga menunjukkan 61 persen responden cukup puas dengan kinerja Gubernur Papua Lukas Enembe. Hendro menyebut hasil survei ini akan menguntungkan Lukas pada gelaran pilkada serentak tahun 2018. Survei Indikator mengungkapkan gubernur petahana ini masih dijagokan untuk kembali memimpin.

"Warga menilai pelaksaaan pemerintahan dan pelayanan dasar di Papua baik tapi tidak menonjol. Kondisi infrastruktur dan pelayanan dasar di Papua masih kurang baik, terutama ketersediaan air bersih, jaringan listrik, masih banyak menemukan listrik tiba-tiba padam, dan lain-lain," kata Hendro.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI
  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi

Jokowi Tanggapi Komentar Prabowo Soal Ambang Batas 20 Persen

  • Dampak Kenaikan Gaji Tak Kena Pajak Mulai Dorong Konsumsi Masyarakat
  • Pemerintah Dinaikkan Harga Pokok Beras
  • Pemkab Bondowoso Bayar Wartawan Minimal Rp200 Ribu per Berita

Fasilitas KITE IKM diharapkan menjadi jawaban untuk mendorong industri kecil dan menengah untuk terus bergeliat meningkatkan ekspor di tanah air.