Jokowi Sudah Terima Laporan Kapolri soal Kasus Penyerangan Novel Baswedan

Juru bicara presiden, Johan Budi mengatakan pertemuan antara Jokowi dan Tito berlangsung pekan lalu sebelum kunjungan kerja ke Australia.

Selasa, 20 Mar 2018 17:36 WIB

Aksi Kamisan menuntut evaluasi kinerja Polri dalam mengusut kasus teror terhadap Novel Baswedan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/1/2018). (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah menerima laporan lanjutan dari Kapolri Tito Karnavian mengenai perkembangan pengusutan teror terhadap Novel Baswedan. Juru bicara presiden, Johan Budi mengatakan pertemuan antara Jokowi dan Tito berlangsung pekan lalu sebelum kunjungan kerja ke Australia.

Hanya saja, Johan mengaku belum mengetahui hasil pertemuan tersebut.

"Cuma, apakah sudah ada keputusan soal TGPF atau tidak dari Pak Presiden, saya mohon waktu dulu, nanti saya konfirmasi lagi apa hasil dari pertemuan yang dilakukan beberapa hari lalu itu," kata Johan Budi di komplek Istana Kepresidenan, Selasa (20/3/2018).

Menurut Johan, presiden belum membahas lagi soal usul pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Novel. Kata dia, ini lantaran Jokowi harus segera berangkat ke Australia.

Sehingga, Johan juga tak bisa memastikan kapan dan bagaimana keputusan Jokowi soal TGPF. Ditambah lagi kata dia, Polda Metro Jaya juga telah membentuk satuan tugas khusus beranggotakan 166 penyidik untuk mengusut kasus teror terhadap Novel.

Pada pertengahan Februari lalu, Presiden Jokowi menyampaikan, masih memercayakan pengungkapan pelaku penyiraman air keras ke kepolisian. Menurutnya, pembentukan TGPF bergantung pada perkembangan penyidikan polisi yang sudah lebih dari 11 bulan sejak teror air keras pada April 2017 lalu.

Baca juga:

Saat itu Jokowi mengaku akan terus memantau kasus ini dengan cara menagih penuntasan kasus kepada Kapolri Tito Karnavian. Ia menegaskan bahwa pelaku penyerangan keji tersebut harus ditangkap.

"Sampai saat ini akan kita kejar terus Polri. Sudah sampaikan. Kalau Polri sudah gini (angkat tangan), baru kita step yang lain," ujar Jokowi di Istana Negara, Selasa (20/2/2018).

Sudah lewat dari sebelas bulan teror penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, polisi belum juga berhasil mengungkap pelaku. Penyidikan ulang kasus ini pun telah digelar. Polisi mengklaim telah memeriksa lebih dari 60 saksi dan 100an rekaman kamera pengawas (cctv). Empat sketsa terduga pelaku juga disebar, diikuti membuka layanan telepon (hotline) pelaporan.

Usai subuh 11 April 2017 itu, dua orang tak dikenal menyiram air keras ke muka Novel. Penyerangan itu nyaris mengakibatkan kedua mata penyidik KPK tersebut rusak. Hingga kini Novel masih menjalani perawatan bolak-balik ke Singapura.

Baca juga:

Senin (19/3/2018) kemarin, Novel kembali ke Singapura untuk melakukan pengecekan kondisi kesehatan. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, secara umum kondisi retina kedua mata Novel dalam keadaan baik untuk persiapan operasi tahap kedua. Kontrol lanjutan masih akan dilanjutkan Rabu (21/3/2018) sore.

"Jika kondisi masih baik dan dipandang layak, maka operasi dilakukan pada 23 Maret 2018," kata Febri melalui pesan pendek, Selasa (20/3/2018).

Selama berobat di Singapura, Novel didampingi tim dari KPK. Sementara terkait kasus penyerangan terhadap Novel, Febri menyatakan, KPK menghargai dukungan dan kerja pelbagai pihak untuk mencari pelaku penyerangan. Salah satunya, Tim Pemantau Kasus Penyerangan Novel Baswedan bentukan Komnas HAM. Ia pun menyampaikan, KPK terbuka memberikan informasi yang dibutuhkan demi pengungkapan pelaku.

"Semoga nanti hasilnya dapat dimanfaatkan Polri atau pihak terkait lainnya," pungkasnya.




Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

Pemerintah sebagai pengemban amanah konstitusi harus yakin dan percaya diri dalam mengendalikan konsumsi rokok. Konstitusi mengamanahkan agar konsumsi rokok diturunkan demi kesehatan masyarakat.