Pulau Khusus Nelayan Korban Reklamasi, Ahli: Kaji Dulu

"Bagaimana skenarionya, semua skenario itu ada analisisnya, ada kajian ilmiahnya bagaimana, itu sosial berarti, belum ekonominya,"

Selasa, 28 Mar 2017 08:33 WIB

Ilustrasi (sumber: KLHK)


KBR, Jakarta- Pemerintah harus mempertimbangan sosial ekonomi   dan aspek lingkungannya terkait rencana  menyediakan pulau khusus bagi nelayan terdampak reklamasi. Menurut ahli oseanografi dari Institut Pertanian Bogor, Alan Frendy Koropitan, perlu kajian lebih dalam untuk memindahkan nelayan terdampak ke suatu pulau reklamasi.

Kata dia, beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan adalah bagaimana mengubah kelakuan nelayan dari kebiasaan sebelumnya.

"Itu pertimbangan lagi dari segi sosial ekonomi. Karena kan tidak semudah itu, orang biasa mendaratkan ikan langsung di pelabuhan perikanan, tambatan kapalnya di mana, biasa orang aktivitasnya di situ tentunya akan mengubah behavior atau kelakuan dari segi sosial, belum dari segi ekonomi," ujar Ahli oseanografi dari Institut Pertanian Bogor, Alan Frendy Koropitan. 

Alan melanjutkan, "usaha untuk penangkapannya itu akan berubah, bagaimana fasilitas, air, es dan bahan bakar, jadi sosial ekonominya dipertimbangkan."


Alan Frendy Koropitan menambahkan, dengan jumlah nelayan terdampak akan mencapai 10-15 ribu nelayan. Sehingga, membutuhkan lahan yang luas untuk menampung sebanyak itu.

"Kita memindahkan bukan satu dua orang, ada ribuan orang, meski data berbeda-beda itu rata-rata di atas 10 ribu, itu tidak sedikit, apa iya mau dipindahkan sedikit-sedikit, apa  semuanya. Bagaimana skenarionya, semua skenario itu ada analisisnya, ada kajian ilmiahnya bagaimana, itu sosial berarti, belum ekonominya," ujarnya.

Lebih lanjut Alan Frendy Koropitan mengatakan, pemerintah selama ini selalu mengeluarkan wacana yang membuat kegaduhan di publik. Kata dia, pemerintah seharusnya mengacu pada penelitian sebelum mengeluarkan wacana.

"Ini lagi-lagi pemerintah uji coba, lempar ide begitu bagaimana respon masyarakat, ramai-ramai menolak batal lagi, ramai-ramai terima lanjut. Itukan tidak baik dalam suatu pengambilan keputusan," ujarnya.

Sebelumnya,  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah berencana menyediakan satu pulau khusus untuk nelayan terdampak reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Rencananya, lokasi pulau yang akan diberikan berada di ujung kiri kawasan yang direklamasi.

Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenkomaritim), Ridwan Djamaluddin mengatakan konsep itu akan dibahas dalam rapat lanjutan Rabu pekan depan. Namun dia hanya memastikan pulau ini harus berada dekat dengan laut lepas.

"Belum diputuskan secara masterplan. Tapi idenya adalah mengalokasikan satu wilayah di mana nelayan punya akses yang baik untuk menangkap ikan. Akses yang baik itu yang dekat ke laut lepas, arahnya begitu," ujarnya kepada KBR, Senin (27/3/2017).

Dia pun belum mengetahui, apakah nantinya pulau yang disebut Menkomaritim, Luhut Binsar Panjaitan terletak di ujung kiri itu, akan menyatu dengan reklamasi atau di luar itu.

"Kami belum tahu juga, nanti Rabu ya setelah rapat," tambahnya.

Pertemuan pekan depan, kata dia akan menentukan sikap pemerintah soal dampak dari reklamasi Teluk Jakarta. Rapat akan dibahas bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan lembaga lainnya.

"Tentunya dengan kementerian dan lembaga terkait, dengan Pemprov juga. (Kalau pengembang ada info soal ini?) Tidak. Kita rapat itu aja. Ini masih dalam rapat antar kementerian. Tinggal itu aja, besok sekali lagi, mudah-mudahan putus," tuturnya.

Menkomaritim Luhut Binsar Panjaitan menuturkan rencana memfasilitasi nelayan dalam satu pulau khusus sudah ada sejak awal. Pembangunan pulau akan dikerjakan Pemprov DKI, dengan kontribusi pembiayaan dari pengembang.

Di pulau tersebut, ujar Luhut akan ada fasilitas seperti rumah susun hingga pasar ikan. Tujuannya, agar nelayan mudah dalam memasarkan hasil tangkapannya.

Sebelumnya, ada usulan jika sebagian kawasan pulau G diberikan untuk pemukiman nelayan. Tapi itu dibantah Luhut. Kata dia, kawasan itu tidak bisa membantu nelayan menangkap ikan, karena lautnya sudah tercemar.

Sementara itu Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengaku telah mendengar rencana pemindahan nelayan ke pulau tertentu. Hal tersebut menjadi bagian dalam proyek proyek pengembangan terpadu pesisir ibukota negara (NCICD).

Kata dia, kementeriannya segera memberikan masukan apabila konsep tersebut sudah dimatangkan.

"Kami lihat dulu seperti apa. Kan harus ada uji publik dan lain sebagainya. Pastinya kami akan memberikan masukan. Yang pastinya, kami akan mengawal keberlangsungan hidup para nelayan. (Jadi KKP masih menunggu konsep tersebut dimatangkan?) Iya, mereka maksudnya apa, kami akan exercise. Ini masih ada rapat-rapat lanjutan," katanya.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

Wiranto: Kasus HAM Masa Lalu Sulit Diungkap

  • 131 TKI Ilegal Dideportasi Malaysia
  • Jasa Antar Obat RSUD Blambangan Banyuwangi
  • Pelatih Kritik Kualitas Liga 1