Wahid Foundation: 11 Juta Warga Indonesia Potensial Bersedia Lakukan Aksi Radikalisme

Wahid Foundation mencatat ada 600 ribu umat Islam di Indonesia terlibat tindakan radikal sepanjang 2016. Jumlah ini setara dengan 0,4 persen dari total sekitar 150 juta umat Islam di Indonesia.

Selasa, 28 Feb 2017 11:56 WIB

Ribuan orang dari berbagai ormas di Bali menolak kehadiran ormas intoleran dalam aksi di Lapangan Puputan Margarana Denpasar, Senin (6/2/2017). Mereka menilai ormas intoleran mengancam keberagaman di


KBR, Jakarta - Wahid Foundation mencatat ada 600 ribu umat Islam di Indonesia terlibat tindakan radikal sepanjang 2016. Jumlah ini setara dengan 0,4 persen dari total sekitar 150 juta umat Islam di Indonesia.

Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid mengatakan tindakan radikal yang dimaksud juga meliputi pendanaan kegiatan terorisme dan melakukan perusakan.

"Ini masih belum selesai bad news-nya. Potensinya mereka yang mau melakukan tindakan radikal ke depan ada sekitar 7,7 persen. Kalau diproyeksikan ke jumlah penduduk, jumlahnya sama dengan jumlah penduduk Jakarta ditambah Bali, yaitu 11 juta manusia," kata Yenny saat peluncuran Laporan Kemerdekaan Beragama di Hotel Sari Pan Pacific, Selasa (28/2/2017).

Baca juga:


Penelitian Wahid Foundation juga juga mencatat laki-laki lebih rentan terpapar nilai-nilai radikalisme. Di sisi lain, perempuan justru didapati lebih intoleran.

Yenny Wahid tidak setuju jika dikatakan keterlibatan seseorang dalam kegiatan radikal ini erat kaitannya dengan faktor ekonomi, pendidikan, ataupun lokasi tempat tinggal.

Menurut Yenny, orang dengan kemampuan ekonomi atau pendidikan tinggi juga tidak terlepas dari potensi radikalisme ini.

Dalam penelitian Wahid Foundation, terlihat justru perasaan terasing dari masyarakat-lah yang menjadi faktor utama yang memicu seseorang melakukan tindakan radikal.

"Justru perasaan ter-alienasi itulah yang mendorong seseorang... Ketika dia merasa menjadi korban suatu ketimpangan, ada suatu ketidakadilan yang menimpa dirinya," lanjut Yenny.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.