Tak Berhentikan Ahok, Ini Alasan Menteri Tjahjo

"Kan sudah alternatif. Dasarnya kan alternatif. Mas, Mbak ngecek ke seluruh pengadilan apa ada dakwaan akternatif? Ini kan subsider. Itu aja,"

Senin, 13 Feb 2017 13:57 WIB

Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memasuki ruang sidang di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (13/2). (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menegaskan keputusan Kementerian Dalam Negeri untuk tidak memberhentikan sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama(Ahok) sudah sesuai prosedur. Tjahjo mengatakan ancaman humuman 5 tahun penjara yang dilayangkan JPU hanya dakwaan alternatif, bukan dakwaan utama.

"Kan sudah alternatif. Dasarnya kan alternatif. Mas, Mbak ngecek ke seluruh pengadilan apa ada dakwaan akternatif? Ini kan subsider. Itu aja," klaim Tjahjo di DPR, Senin (13/2).

Terkait dengan upaya sejumlah fraksi di DPR menggalang dukungan untuk hak angket, Tjahjo menolak berkomentar banyak. Menurutnya, itu sepenuhnya adalah hak DPR.

Dia membantah jika pemerintah disebut mengistimewakan Ahok. Menurut dia, kebijakan itu diberlakukan bagi seluruh kepala daerah.

"Ada loh kepala daerah yang dia terdakwa tapi tidak saya berhentikan karena dituntut di bawah."

Baca: Angket Penonaktifan Ahok

Hari ini, sejumlah fraksi sudah menggalang dukungan untuk mengajukan hak angket. Mereka beranggapan bahwa Kemendagri mengabaikan ketentuan Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Oemerintahan Daerah. Di situ diatur kepala daerah yang diancam hukuman penjara 5 tahun harus diberhentikan sementara.

Basuki Tjahaja Purnama alias  Ahok didakwa dengan pasal 156 terkait pengungkapan rasa benci, permusuhan, atau penghinaan di muka umum terhadap suatu golongan. Dia diancam hukuman 4 tahun penjara. Selain itu, JPU juga memberikan satu pasal dakwaan alternatif yakni pasal 156a dengan ancaman hukuman 5 tahun soal penodaan agama.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Didesak Mundur, Mahfud MD Sarankan Arief Hidayat Buka Telinga

  • Antisipasi Lonjakan Penumpang, ASDP Ketapang Siapkan 32 Kapal
  • Mulai Senin Jalur Gunung Mas-Ciloto Dibuka
  • Kabupaten Rejang Lebong Kekurangan Vaksin Jembrana

Tidak lama lagi kita akan merayakan pesta rakyat yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang jatuh pada tahun 2019.