Tak Berhentikan Ahok, Ini Alasan Menteri Tjahjo

"Kan sudah alternatif. Dasarnya kan alternatif. Mas, Mbak ngecek ke seluruh pengadilan apa ada dakwaan akternatif? Ini kan subsider. Itu aja,"

Senin, 13 Feb 2017 13:57 WIB

Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memasuki ruang sidang di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (13/2). (Foto: Antara)


KBR, Jakarta- Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menegaskan keputusan Kementerian Dalam Negeri untuk tidak memberhentikan sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama(Ahok) sudah sesuai prosedur. Tjahjo mengatakan ancaman humuman 5 tahun penjara yang dilayangkan JPU hanya dakwaan alternatif, bukan dakwaan utama.

"Kan sudah alternatif. Dasarnya kan alternatif. Mas, Mbak ngecek ke seluruh pengadilan apa ada dakwaan akternatif? Ini kan subsider. Itu aja," klaim Tjahjo di DPR, Senin (13/2).

Terkait dengan upaya sejumlah fraksi di DPR menggalang dukungan untuk hak angket, Tjahjo menolak berkomentar banyak. Menurutnya, itu sepenuhnya adalah hak DPR.

Dia membantah jika pemerintah disebut mengistimewakan Ahok. Menurut dia, kebijakan itu diberlakukan bagi seluruh kepala daerah.

"Ada loh kepala daerah yang dia terdakwa tapi tidak saya berhentikan karena dituntut di bawah."

Baca: Angket Penonaktifan Ahok

Hari ini, sejumlah fraksi sudah menggalang dukungan untuk mengajukan hak angket. Mereka beranggapan bahwa Kemendagri mengabaikan ketentuan Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Oemerintahan Daerah. Di situ diatur kepala daerah yang diancam hukuman penjara 5 tahun harus diberhentikan sementara.

Basuki Tjahaja Purnama alias  Ahok didakwa dengan pasal 156 terkait pengungkapan rasa benci, permusuhan, atau penghinaan di muka umum terhadap suatu golongan. Dia diancam hukuman 4 tahun penjara. Selain itu, JPU juga memberikan satu pasal dakwaan alternatif yakni pasal 156a dengan ancaman hukuman 5 tahun soal penodaan agama.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

PPATK Telusuri Rekening First Travel

  • Buruh PT Nyonya Meneer Ajukan Tagihan Rp98 Miliar
  • Pesawat Pengangkut Haji Arab Saudi Belum Boleh Mendarat di Qatar

Impor barang dari luar negeri selalu diawasi dan memiliki ketentuan, jangan sampai Anda menjadi orang yang tidak tahu ketentuan yang dimiliki Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta