Sosialisasi Amdal Pulau G, Nelayan Muara Angke Tetap Tolak Reklamasi

Nelayan anggap belum ada penyelesaian dampak negatif proyek yang mereka rasakan

Rabu, 01 Feb 2017 07:48 WIB

Tolak reklamasi di Pulau G (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Sebagian Warga Muara Angke, Jakarta Utara menolak analisis dampak lingkungan (Amdal) reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta. Salah satu warga, Diding beralasan, paparan pengembang reklamasi yakni PT Muara Wisesa tidak menjelaskan secara gamblang solusi terkait dampak sosial ekonomi reklamasi. Terutama soal matapencaharian nelayan yang terganggu proyek reklamasi.

"Tetap masih belum menerima. Selama sosialisasi tadi, belum ada penjelasan yang nyata kira-kira seperti apa penyelesaiannya. Yang jelas, masih banyak dampak negatif yang dirasakan oleh para nelayan yang terdampak pembangunan Pulau G. Dengan adanya pembangunan ini, ikan menjadi jauh. Karena tumpukan pasir menyebabkan lumpur naik," ujarnya, Selasa (31/01/2016)

Diding menuding sosialisasi Amdal yang dilakukan malam tadi hanya formalitas. Sebab, undangan sosialisasi disebar ke warga yang mendukung reklamasi. Sementara, warga yang menolak reklamasi tidak mendapat undangan. Ia mengatakan baru dapat masuk ke tempat sosialisasi setelah menggelar unjuk rasa.

PT Muara Wisesa yang mendapat izin pelaksanaan reklamasi di Pulau G, menggelar sosialisasi Amdal proyek mereka. Sesuai surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Amdal tersebut seharusnya mempertimbangkan kajian tanggul raksasa atau NCICD yang digarap Bappenas, meski disebut tak harus menunggu kajian itu rampung.

Sebelumnya koalisi selamatkan teluk Jakarta menolak sosialisasi pulau G yang dilakukan pengembang ini. Dalam rilisnya (29/01), koalisi menyebut pihak perusahaan dan pemprov DKI Jakarta tidak sesuai dengan pesan presiden. "Tindakan yang dilakukan PT Muara Wisesa dan pemda DKI kami nilai bertentangan dengan pesan Presiden Joko Widodo agar reklamasi tidak diatur oleh pengembang, memperhatikan kehidupan nelayan dan tidak merusak lingkungan," tulisnya mereka dalam rilis tersebut.

Tak hanya itu, proyek tersebut juga dianggap merugikan banyak hal. "Pembangunan Pulau G yang telah dihentikan melalui sanksi administratif KLHK dan moratorium dari pemerintah jelas nyata telah merugikan kehidupan nelayan, merusak lingkungan hidup teluk Jakarta, memperparah banjir ROB, mengganggu operasional PLTU Muara Karang, menyebabkan konflik di wilayah pengambilan material pasir dan dilakukan dengan cara tindakan korupsi," tambah mereka.

Editor: Dimas Rizky 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Menristek Minta Dosen Mundur Karen HTI, Pengamat: Itu Ngawur

  • Jokowi : Pengadaan Alutsista Harus Lewat G to G
  • Indonesia Jadi Tuan Rumah Konferensi Anti Terorisme
  • Terus Lakukan Intimidasi Penggusuran, Warga Dobrak Gerbang PT KA Bandung

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.