Sepakbola Terancam Dibekukan, PM Kroasia Bujuk UEFA

Permohonan Milanovic disampaikan dalam bentuk surat yang ditujukan langsung kepada presiden UEFA, Michel Platini.

Kamis, 09 Jul 2015 11:02 WIB

ilustrasi sepak bola/ANTARAFOTO.

KBR - Perdana Menteri Kroasia, Zoran Milanovic memohon kepada Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) agar tidak mendepak negaranya dari ajang Piala Eropa 2016. Permohonan Milanovic disampaikan dalam bentuk surat yang ditujukan langsung kepada presiden UEFA, Michel Platini.

Hal itu sengaja ia lakukan sebagai bentuk permohonan maaf atas kelalaian Kroasia saat menggelar laga kualifikasi Piala Eropa 2016 beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, saat Kroasia menjadi tuan rumah dan menahan imbang Italia 1-1, sempat muncul simbol swastika di lapangan.

Setelah itu, Federasi Sepak Bola Kroasia (HNS) harus menjalani penyelidikan dan akhirnya terancam sanksi pembekuan dari UEFA. Sejauh ini, penyelidikan kasus rasis itu sudah berjalan lancar dan berhasil menangkap beberapa pelaku yang identitasnya masih dirahasiakan. HNS sempat juga meminta maaf di depan umum dan mengklaim aksi tersebut adalah tindakan sabotase. (AFP) 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Yusril Fokus Gugat Presidential Threshold ke MK

  • Presiden Minta OJK Berkontribusi Pada Kelancaran Pembangunan
  • Kadis Perpustakaan: Minat dan Budaya Baca di Aceh Rendah
  • Maitimo: Persija Cuma Menang Beruntung

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.