Wabup Pidie Jaya Minta Tambahan Uang Perbaikan Rumah Jadi Rp80 Juta

Said Mulyadi menambahkan, warga mengeluh lantaran dana bantuan tersebut terlampau kecil untuk membangun kembali rumah mereka. Kata dia, warga berharap bisa mendapat bantuan sekitar Rp80-85 juta.

Sabtu, 24 Des 2016 17:26 WIB

Warga korban gempa di Pidie Jaya, Aceh, berkekuatan 6,5 SR. Foto: ANTARA

KBR, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah memverifikasi lebih dari 6 ribu rumah rusak akibat gempa. Wakil Bupati Pidie Jaya, Said Mulyadi, mengatakan dari hasil tersebut sekitar 2200-an rumah berstatus rusak berat dan berhak mendapat bantuan Rp40 juta. Namun, kata dia, baru 100an warga yang telah menerima uang tersebut. Ia memperkirakan pencairan bantuan tahap kedua akan dilakukan pekan depan.

"Rumahnya sampai kemarin, kita sudah verifikasi 6 ribu lebih, yang rusak berat 2.202, yang rusak sedang 4.543 kalau nggak salah. Yang sudah yang SK pertama waktu kunjungan Presiden itu sudah 100an, itu sudah di rekening. Sisanya ini sudah di-SK-kan kita sudah sampaikan kemarin pas saya di Jakarta," kata Said ketika dihubungi KBR, Sabtu (24/12/2016).

Said Mulyadi menambahkan, warga mengeluh lantaran dana bantuan tersebut terlampau kecil untuk membangun kembali rumah mereka. Kata dia, warga berharap bisa mendapat bantuan sekitar Rp80-85 juta.

"Karena dalam bentuk bantuan uang Rp40 juta memang tidak bisa yang kita harapkan dapat terbangun rumah. Makanya kita kemarin berkoordinasi (dengan BNPB) kalau bisa memang ada bantuan dalam bentuk rumah, pokoknya siap lah sekitar 80 juta atau 85 juta, biar bisa rumahnya memang siap," imbuhnya.

Baca juga: Gempa Pidie Jaya, Pemkab Tetapkan Status Transisi Darurat Menuju Pemulihan

Menurut Said, pemerintah bakal mengawasi penggunaan dana bantuan agar sesuai dengan peruntukkannya. Pencarian dana kepada warga akan dilakukan secara bertahap.

"Pemerintah daerah bisa mengawasi dalam hal pembangunannya maupun pencairannya, kalau memang sudah digunakannya nanti berapa persen, itu baru dicairkan tahap keduanya," ujar Said.

Sementara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei memastikan pemerintah pusat bakal memberikan pendampingan kepada warga untuk membangun rumah. Hal ini ditujukan agar rumah yang dibangun tahan terhadap gempa.

"Pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpupera akan memberikan teknis bagaimana untuk membangun rumahnya," tutur Willem saat konferensi pers di BNPB, Kamis (22/12/2016).



Transisi Darurat Gempa Aceh Selama Tiga Bulan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan masa transisi darurat penanganan pascagempa Pidie Jaya, Aceh selama tiga bulan yakni sejak 21 Desember 2016 hingga 20 Maret 2017. Kepala BNPB, Willem Rampangilei, mengatakan penetapan ini menyusul berakhirnya masa tanggap darurat 20 Desember lalu.

Kata dia, dalam masa transisi ini, BNPB akan memastikan pelayanan umum tersedia bagi warga sembari menunggu terbangunnya kembali fasilitas umum dan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit dan tempat ibadah. Ditargetkan fasos dan fasum tersebut sudah bisa digunakan 6 bulan ke depan.

"Sementara fasilitas-fasilitas tersebut dibangun, bagaimana fungsi-fungsi sosial dan umum? Misalnya proses belajar mengajar, pelayanan kesehatan, kegiatan ibadah, pemerintah telah menyediakan fasiltas yang bersifat darurat yang temporer. Untuk sekolah, BNPB telah memasang tenda-tenda untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar tersebut, dan (Kementerian) PU juga sedang menyiapkan kelas-kelas sementara atau kelas-kelas darurat, di mana pembangunannya membutuhkan waktu, 1-2 bulan," kata Willem di BNPB, Kamis (22/12/2016).

Willem menargetkan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa rampung akhir tahun 2017. Namun, untuk bangunan besar seperti masjid dan pesantren, diharapkan selesai selambatnya 2018.




Editor: Quinawaty 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU

  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI
  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara

Susun Penataan dan Harga Beras, Kemendag Bentuk Tim Gabungan

  • Lantik Dua Staf Ahli, Sri Mulyani Minta Agar Kreatif Kelola Keuangan
  • Tak Miliki UDD, 18 kabupaten/kota di Aceh Krisis Darah
  • FA Kurangi Sanksi Joey Barton

Fasilitas KITE IKM diharapkan menjadi jawaban untuk mendorong industri kecil dan menengah untuk terus bergeliat meningkatkan ekspor di tanah air.