SMK Masih Menyumbang Pengangguran Tertinggi di NTB

Komisi V Bidang Tenaga Kerja dan Pendidikan di DPRD NTB pun mengkritik kurikulum SMK yang dinilai belum berorientasi pasar, sehingga lulusannya masih banyak yang belum terserap di dunia kerja.

Kamis, 09 Nov 2017 15:55 WIB

Ilustrasi. Sejumlah pencari kerja mencari informasi lowongan dengan kualifikasi lulusan SMA/SMK, di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (9/11/2017). (Foto: ANTARA/Aditya Pradana Putra)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Mataram - Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi NTB masih menyumbang angka pengangguran tertinggi jika dilihat dari latar belakang pendididikan angka pengangguran terbuka saat ini. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB bulan Agustus 2017 menunjukkan angka pengangguran dari lulusan SMK sebesar 9,67 persen. Angka itu turun dibandingkan tahun lalu. 

Komisi V Bidang Tenaga Kerja dan Pendidikan di DPRD NTB pun mengkritik kurikulum SMK yang dinilai belum berorientasi pasar, sehingga lulusannya masih banyak yang belum terserap di dunia kerja.

Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, MNS Kasdiono mengatakan materi pembelajaran di SMK harus dievaluasi agar bisa menghasilkan lulusan yang siap kerja.

Praktek kerja industri atau praktek lapangan bagi calon lulusan SMK, kata Kasdiono, juga harus mampu memberi nilai tambah yang besar bagi siswa agar mereka siap kerja setelah lulus.

"Kurikulum SMK mestinya harus berorientasi pasar. Misalnya pasar memerlukan tenaga kerja X, namun yang dihasilkan ternyata berbeda. Maka satu-satunya jalan adalah bagaimana kita membuat SMK itu berorientasi pasar. Makanya ada istilah SMK berwawasan lingkungan. Misalnya, akan dibutuhkan di pariwisata, maka fokuskan pendidikan pada pariwisata," kata Kasdiono, Rabu (8/11/2017).

Baca juga:

Kasdiono meminta agar dibuat bursa kerja khusus di lingkungan SMK untuk menjembatani para lulusan dengan perusahaan pencari kerja. Bursa kerja itu diharapkan dapat menghasilkan kajian terhadap para lulusannya, agar hasilnya berkualitas.

Tidak kalah penting, kata Kasdiono, adalah pemerintah daerah harus mampu mengawasi para lulusan SMK di NTB, sehingga muncul data yang jelas berkaitan dengan penempatan mereka setelah lulus.

Kepala BPS Provinsi NTB Endang Tri Wahyuningsih menyebutkan jumlah pengangguran di NTB bulan Agustus 2017 sebanyak 79.449 orang dari 2,3 juta angkatan kerja yang ada. 

Berdasarkan latar belakang pendidikan, lulusan SMK memiliki sumbangan pengangguran sebesar 9,67 persen. Disusul lulusan SMA sebesar 6,43 persen, lulusan SMP 4,39 persen, lulusan perguruan tinggi sebesar 2,73 persen, lulusan diploma sebesar 3 persen dan yang paling minim yaitu lulusan SD sebesar 1,33 persen. 

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh

KKP Gagal Capai Target Ekspor Ikan

  • HRW Usulkan 4 Isu Jadi Prioritas Dialog Jakarta Papua
  • Terduga TBC di Medan Capai Seribu Orang
  • Dalai Lama Luncurkan Aplikasi

Kemiskinan, konflik senjata, norma budaya, teknologi komunikasi modern, kesenjangan pendidikan, dan lain-lain. Kondisi-kondisi ini membuat anak rentan dieksploitasi